Restore Our Forest

Belajar dari Pengalaman ITTO Restorasi Danau Toba (Bagian 4) : Tidak Mudah Menanam Jika Masih Konflik

2009-04-03T09:16:00.000+07:00

Ternyata tidak mudah menanam pohon hingga tumbuh di Danau Toba, terutama pada kawasan hutan (reboisasi). Walaupun kawasan hutan tersebut telah ditetapkan (di-SK-kan) sebagai kawasan hutan negara, tidak serta merta pengelolaan menjadi lebih mudah (dalam perspektif pemerintahan) karena klaim marga terhadap lahan tersebut juga kuat (menurut hukum adat – seluruh lahan di Samosir merupakan lahan marga).

Jadi, jika demikian tentu lebih mudah jika menanam pohon untuk penghijauan ? (di luar kawasan hutan Negara). Tidak juga, terutama pada lahan marga. Jika belum diperoleh kesepakatan utuh dari seluruh anggota marga yang berhak terhadap lahan tersebut, akan sangat sulit untuk mengelola dan menanam lahan tersebut. Sayangnya, mekanisme pengambilan persetujuan ini menjadi semakin rumit karena banyak anggota marga yang berada di luar Samosir, bahkan di luar negeri.

Jika ditelusuri lebih dalam, terdapat beberapa indikasi bahwa lahan-lahan tidur, kosong dan terkesan kritis tersebut merupakan ‘lahan konflik’. JICA (2004) melaporkan bahwa jumlah total lahan tidur di DTA Danau Toba mencapai luas 24 ribu hektar, atau sekitar 18% dari total wilayah yang tersedia untuk pertanian. Karena dimiliki oleh seluruh anggota marga, lahan yang umumnya belum terbagi ini menjadi tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola akibat sulit memperoleh persetujuan. Apabila salah satu saja anggota marga (klan) tersebut menolak lahan tersebut dikelola maka penolakan tersebut dapat menjadi veto terhadap rencana tersebut.

‘Konflik’ akan semakin meruncing apabila anggota keluarga yang masih berdiam di kampung halaman adalah anak perempuan yang telah bersuami. Karena pola pewarisan lahan marga/kelaurga melalui garis keturunan anak laki-laki, pengelolaan lahan oleh suami anak perempuan tersebut dapat memancing konflik akibat kekhawatiran penguasaan lahan dan pembagian keuntungan dari pengolahan lahan tersebut. Kecemburuan tersebut pada tingkat tertentu dapat memancing perpecahan keluarga dan atau mengakibatkan masyarakat yang berada di kampung halaman mengalami kesulitan untuk mengakses dan mengolah lahan marga mereka tersebut sehingga menjadi terlantar. Semakin lemahnya kontrol dan pengakuan terhadap hukum adat mengakibatkan konflik antar keluarga dalam satu marga ini menjadi berlarut-larut dan sulit dipecahkan sehingga menjadi disinsentif bagi masyarakat yang hidup dari sector pertanian yang banyak terdapat di pedalaman Samosir.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2005, luas lahan tidur (sebagian ditengarai akibat ‘konflik’ yang terdapat di Kabupaten Samosir mencapai 48 ribu hektar atau setara dengan 77,4% dari luas lahan kering yang ada di wilayah tersebut. Luasnya lahan tidur ini memiliki korelasi positif dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2000 terdapat sekitar 23 % dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang berada di bawah garis kemiskinan dengan lebih dari 90% menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Jumlah ini meningkat menjadi 41 % pada tahun 2004 atau naik sekitar 18 % (20.070 jiwa) selama periode tersebut.

Bersambung...

Belajar dari Pengalaman ITTO Restorasi Danau Toba (Bagian 3) : Pilih Jenis yang Tepat

2009-04-02T20:48:00.001+07:00

Bagi yang pernah ke Danau Toba melalui jalan darat dari Medan atau Pematangsiantar, pasti akan menemui tegakan tusam (Pinus merkusii) yang tumbuh baik dan menciptakan iklam mikro yang sejuk menjelang daerah Parapat. Walaupun tusam termasuk jenis asli di Daerah Tangkapan Air Danau Toba (termasuk Tapanuli), apakah banyak masyarakat yang mengetahui bahwa tusam-tusam yang menyejukan pandangan tersebut merupakan tanaman rehabilitasi (reboisasi dan penghijauan)?. Pada beberapa daerah bebatuan di Tapanuli, tusam juga mampu tumbuh dengan baik. Sifat pionir tusam ini memunculkan optimisme bagi program rehabilitasi lahan kritis. Akan tetapi ternyata masyarakat tidak mau menanam tusam.
.
Masyarakat Enggan Menanam Tusam
Masyarakat enggan menanam tusam dan beberapa jenis tanaman kehutanan karena berbagai sebab. Terdapat kekhawatiran masyarakat akan status lahan yang digunakan untuk program penghijauan. Trauma masa lalu, pada beberapa kasus, masyarakat kehilangan hak pengelolaan lahannya karena lahan yang digunakan untuk program penghijauan tersebut (masyarakat juga rancu antara penghijauan dan reboisasi) setelah beberapa waktu kemudian diklaim sebagai kawasan hutan (hutan negara). Kekhawatiran ini dapat dimaklumi karena dalam kenyataan di lapangan, tusam banyak ditanam untuk reboisasi sehingga terdapat image tusam sebagai tanaman hutan Negara atau sudah termasuk batas kawasan hutan negara.

Selain enggan menanam jenis tertentu, komitmen masyarakat untuk merawat tanaman rehabilitasi (reboisasi) terutama jenis-jenis yang dirasa tidak memberikan manfaat ekonomi langsung juga rendah. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat untuk memelihara tanaman tersebut sehingga tidak mampu bersaing dengan semak belukar dan rentan terhadap kebakaran.

Sejarah budidaya suatu jenis juga dapat mempengaruhi preferensi masyarakat. Sebagai contoh jenis ingul/suren (Toona sinensis) dan mahoni (Swietenia macrophylla) yang cukup baik tumbuh di Danau toba dan memiliki nilai ekonomi yang baik, tetapi respon dan ketertarikan masyarakat terhadap kedua jenis tersebut sangat berbeda. Sama halnya dengan keengganan masyarakat untuk menanam tusam, menanam mahoni juga menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat akan diklaim sebagai lahan negara karena mahoni juga dianggap sebagai pohon kehutanan. Berbeda dengan ingul/suren yang telah lama ditanam dan dimanfaatkan masyarakat untuk kayu pertukangan dan bahan baku kapal (telah dirasakan nilai ekonominya). Menanam kayu ingul juga telah digunakan untuk batas lahan.

Walaupun cukup luas terdapat di DTA Danau Toba, lahan kritis di luar kawasan hutan yang betul-betul dapat direhabilitasi tidak cukup banyak karena masalah tenurial (konflik lahan marga). Umumnya masyarakat memiliki lahan dalam luasan yang kecil, oleh karenanya pemilihan jenis sangat menentukan kesediaan masyarakat untuk menanam. Masyarakat cenderung tidak mau menanam pohon dengan daur tebang yang lama, (dirasa) nilai ekonominya rendah atau sulit untuk dipanen (repot mengurus surat izin), dan jikapun mau menanam pohon tersebut umumnya terbatas dan pada daerah-daerah yang rawan untuk pengelolaan lahan insentif.

Jenis yang Disukai Masyarakat
Berdasarkan proses perencanaan partisipatif (PRA) yang dilakukan untuk perencanaan pembangunan demplot agroforestry pada beberapa lokasi DTA Danau Toba, prospek ekonomi menjadi pertimbangan terbesar masyarakat dalam pemilihan jenis. Beberapa jenis yang diinginkan masyarakat ditanam pada lahan mereka (bersama-sama dengan tanaman perkebunan/pertanian dengan pola agroforestry) adalah ingul/suren (Toona sinensis), kaliandra (Callyandra spp) untuk sekat bakar, Kayu Haumbang (Morinda tictoria), alpukat (Persea americana), sengon (Paraserianthes falcataria) untuk peneduh, petai (Parkia speciosa), kulit manis (zeylanicum) serta mahoni (Swietenia macrophylla) pada wilayah-wilayah yang telah jelas status lahannya. Tanaman perkebunan seperti cokelat (Teobroma cacao) dan kopi Arabica masih merupakan jenis-jenis yang sangat diinginkan masyarakat ditanam. Populasi kayu haumbang yang saat ini sedikit di hutan alam karena perburuannya untuk bahan baku kerajinan ukiran khas Batak di Samosir juga sangat diinginkan untuk ditanam.

Inroduksi bibit untuk suatu program rehabilitasi dapat menjadi sia-sia jika keinginan masyarakat ini tidak digali. Sudah banyak cerita dan potret bahwa bibit-bibit yang tidak diinginkan akhirnya tidak ditanam, atau jikapun ditanam hanya untuk mengharapkan upah tanam (administrasi keproyekan). Ironi bahwa masyarakat setempat menolak menanam suatu jenis karena masyarakat telah mengetahui bahwa jenis tersebut tidak akan tumbuh (karena tidak sesuai) dapat hindari jika pemilihan jenis ini direncanakan dengan masyarakat.

Perencanaan partisipastif dalam penentuan jenis ini juga dapat diikuti dengan pembangunan persemaian sederhana (atau kebun benih desa) sehingga kebutuhan bibit untuk suatu program rehabilitasi dapat dipenuhi sendiri dari lokasi tersebut. Selain memangkas biaya transportasi (efisien), bibit telah mampu beradaptasi sehingga persentase keberhasilan tanaman akan lebih besar, serta dapat memberikan alternatif sumber penghasilan bagi masyarakat.

Pelajaran yang dapat diambil :
Berikan kebebasan masyarakat untuk memilih jenis yang akan ditanam terutama pada program rehabilitasi pada hutan rakyat. Laksanakan proses perencanaan secara partisipatif. Untuk program reboisasi dapat disarankan berbagai jenis pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu bernilai ekonomi baik untuk dipilih oleh masyarakat. Pohon-pohon yang disarankan dan dipilih harus telah dianalisa kesesuaian tempat tumbuhnya.
Masyarakat dapat ditingkatkan partisipasi dalam program rehabilitasi dengan pembangunan persemaian desa untuk pemenuhan kebutuhan bibitnya.

*** Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli dan ITTO PD 394/06 Rev 1 (F) telah memiliki data berbagai jenis dengan kesesuaian tempat tumbuhnya.

Belajar dari Pengalaman ITTO Restorasi Danau Toba (Bagian 2): Ikutkan Kaum Perempuan

2009-03-27T14:38:00.000+07:00

Pada salah pada Workshop Pengelolaan Kolaborasi Lahan Marga di Samosir beberapa waktu lalu, salah seorang ketua kelompok tani berbagi pengalaman bahwa mereka masih mempertahankan kearifan ‘marsiadapari/ marsialapari’ dalam mengelola lahan kebun mereka. Uniknya kelompok marsiadapari (Gotong royong) tersebut semua anggotanya merupakan kaum Ibu. Dengan logat yang khas, sang ibu mengemukakan alasan mengapa anggotanya semua mamak-mamak karena para kaum bapak lebih banyak menghabiskan waktunya di lapo tuak daripada di ladang. Pernyataan ini tentu saja mengundang tawa para anggota workshop.

Pernyataan lugas ibu tersebut bukanlah melebihkan kenyataan yang ada. Apabila kita berkunjung ke berbagai lahan pertanian/kebun/ladang di sekitar Danau Toba akan banyak kita temui kaum ibu yang berada di ladang/kebun sejak pagi hari (setelah menyiapkan makanan untuk keluarga) hingga sore hari. Hasil perencanaan partisipatif (PRA) pada beberapa lokasi di Samosir dan Simalungun menunjukkan bahwa hampir sepanjang hari (jam 8 – 18) kaum ibu berada di ladang/kebun untuk merawat tanamannya. Bahkan merawat dan menjaga anak-anak juga dilakukan kaum ibu ini di ladang. Oleh karenanya muncul anekdot bahwa kaum ibu di Danau Toba bekerja mulai matahari terbit hingga mata bapak terbenam.

Selama PRA dan proses pendampingan, secara umum antusiasme dan komitmen yang lebih tinggi ditunjukkan oleh kaum ibu, terutama menyangkut program-program yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas lahan kesejahteraan mereka. Misalnya dalam kegiatan pembuatan kompos dan persemaian, kaum ibu lebih telaten dan mampu secara mandiri melanjutkan program tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok-kelompok tani binaan yang juga melibatkan kaum ibu. Satu nilai penting yang ditunjukkan oleh kaum ibu ini adalah kearifan marsiadapari yang masih dipegang diantara gempuran budaya upahan – yang tentu saja high cost dengan produktivitas lahan di sekitar Danau Toba yang rendah.

Jika ditanya, apakah insentif dalam pengolahan lahan diberikan dalam bentuk uang atau sarana produksi, kaum ibu cenderung lebih memilih insentif sarana produksi pertanian seperti bibit unggul, alat pemotong rumput, alat pembuat kompos, dan lainnya. Jika ditanya kenapa tidak dalam bentuk uang, jawabnya sederhana : nanti diminta suaminya untuk minum tuak..he..he..:)

Pelajaran :
Kaum ibu harus dilibatkan dalam program rehabilitasi lahan dan hutan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Hak suara kaum perempuan dan laki-laki dalam kelompok harus sama, sehingga lebih baik jika anggota kelompok tani merupakan pasangan suami istri. Praktek Marsiadapari perlu digali dan disebarluaskan dalam berbagai program rehabilitasi.

Belajar dari Pengelaman ITTO Restorasi Danau Toba : Beberapa Catatan selama Proses Pendampingan

2009-03-25T16:01:00.006+07:00

a. Keberhasilan program sangat tergantung pada kinerja kelompok tani yang menjadi mitra program rehabilitasi. Sebelum ditunjuk sebagai mitra kerjasama, track-record kelompok tani perlu diidentifikasi (jika perlu diinvestigasi) secara cermat terutama menyangkut keterlibatannya dalam berbagai proyek-proyek rehabiltasi sebelumnya. Investigasi juga mencakup desa yang menjadi lokasi kegiatan. Hal ini perlu menjadi kekhawatiran karena banyak ditemui di lapangan, kelompok-kelompok tani yang hanya terbentuk untuk ‘administrasi proyek’ sehingga biasanya tidak terlalu peduli dengan keberhasilan proyek yang dikerjakannya. Biasanya ‘aroma’ kelompok ini sudah dapat tercium pada saat sosialisasi awal dimana biasanya mareka sudah mulai menanyakan besarnya upah yang akan didapat.

b. Pelaksana proyek/program harus menghindari penggunaan istilah “proyek” serta praktek-praktek keproyekan yang cenderung hanya bersifat administrasi. Lebih baik menggunakan istilah program (yang akan berlanjut) atau menggunakan pendekatan penelitian). Pelaksana proyek tidak boleh terkesan sebagai sinterklas” sang pemberi bantuan dengan dana seakan tidak terbatas. Kelompok tani secara sadar harus merasa dirinya merupakan pihak yang sangat perlu dibantu. Membentuk pemahaman ‘sangat perlu dibantu’ bagi setiap anggota kelompok harus digali melalui proses perencanaan partisipatif (PRA) dan sosialisasi yang mendalam. Diperlukan fasilitator professional untuk kegiatan tersebut.

c. Apabila terdapat hambatan dari golongan “tua” maka program sebaiknya masuk melalui anak-anak muda yang telah terbuka. Walaupun demikian setiap pengambilan keputusan tetap melalui proses musyawarah bersama dalam masayrakat. Hindari iming-iming uang dalam hal ini, lebih baik menawarkan program yang diperlukan kelompok, misal pelatihan pembuatan kompos dan persemaian sederhana, ataupun sarana pertanian sebagai insentif untuk suatu kegiatan (misal mesin potong rumput dan lainnya). Pelibatan peran aktif kaum ibu juga dapat menjadi salah satu strageti yang efektif. Bukan rahasia lagi jika alokasi waktu kaum ibu lebih banyak di ladang dari kaum bapak di sekitar Danau Toba. Kaum ibu juga lebih cermat dalam mengatur pengeluaran terutama menyangkut insentif/upah kegiatan. Sangat disayangkan jika insetif/upah tersebut hanya habis di kedai tuak.

d. Proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat harus betul-betul terlaksana dengan baik (dibantu fasilitator). Perlu berhati-hati dan cermat betul dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan dalam pengelolaan lahan desa dan penyusunan aturan main yang mengikat dan disepakati. Biasanya perangkat desa, camat bahkan bupati tidak begitu kuat pengaruhnya bila menyangkut masalah adat di Danau Toba.

e. Untuk mengurangi “pengaruh” upah/ HOK bagi keberlanjutan kegiatan, dimana terdapat kecenderungan tidak tertarik lagi merawat tanaman di masa datang setelah pendanaan kegiatan selesai, maka perlu dicari/ dipilih jenis-jenis yang memiliki nilai ekonomi baik, misal kayu Haumbang, ingul dan gaharu/alim. Diantara tanaman tersebut perlu juga ditanam tanaman perkebunan misal cokelat dan kopi (harus dengan bibit unggul) ataupun tanaman pakan ternak. Untuk merangsang kelompok lebih giat mengelola lahannya, dapat pula diberikan insentif bagi anggota kelompok yang mampu memelihara tanaman hidup pada tahun kedua. Oleh karenanya manajemen pohon-per-pohon dapat diadopsi untuk kegiatan penanaman terutama rehabilitasi pada lahan Negara (reboisasi).

f. Untuk mengurangi beban “bantuan” pertanyaan kelompok mitra “saya makan apa ketika membuka lahan dan menanam pohon?”, maka selain upah atau insentif (misal makan siang dan minuman dalam gotong royong), dapat diberikan pula bantuan bibit tanaman pertanian, misal bibit ubi, singkong dan jagung, yang ditanam pada sebagian lahan pada saat pembukaan lahan. Sehingga sebelum lahan ditanam pepohonan dalam setiap periode pembukaan lahannya terlebih dahulu sebagian lahan ditanam tanaman berumur pendek tersebut. Pola ini akan menyerupai pola tanaman bergilir karena setelah tanaman ubi, singkong dan jagung ditanam dapat ditanam dengan pepohonan serta diantara jarak tanam pohon dapat dipertahankan untuk tanaman pertanian jangka pendek.

g. Tenaga pendamping yang dapat “masuk” kepada masyarakat sangat diperlukan. Sebaiknya dipilih anak muda profesional yang jujur dan berasal dari luar masyarakat setempat. Terdapat sedikit 'masalah' jika pendampingnya merupakan putra daerah setempat karena biasanya terdapat 'personality respect' yang lebih rendah jika dibandingkan tenaga pendamping berasal dari luar.

h. Hindari segala pertemuan di kedai/lapo tuak karena arah pembicaraan dapat disusupi oleh pihak lain yang tidak diinginkan dan hal dapat bempengaruh buruk bagi pemahaman anggota kelompok. Sebaiknya pertemuan dibuat di rumah salah seorang anggota kelompok atau balai desa.

Rumusan Workshop Kolaborasi Lahan Marga

2009-03-06T10:26:00.001+07:00

Samosir, 25-26 Februari 2009
ITTO PD 394/06 Rev.1 (F)

Workshop ”Pengelolaan Kolaboratif Lahan Marga ” diselenggarakan di Samosir tanggal 25-26 Februari 2009 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir yang bekerjasama dengan Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam dan ITTO PD 394/06 Rev. 1 (F). Workshop dihadiri oleh ± 60 orang yang terdiri dari berbagai instansi terkait dengan pemulihan ekosistem Danau Toba.

Memperhatikan sambutan Bupati Kabupaten Samosir, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Samosir dan Team Leader ITTO, pemaparan enam makalah yang dipresentasikan, proses diskusi dan saran-saran dari seluruh peserta Workshop dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kolaboratif lahan marga di sekitar Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba merupakan langkah terobosan dan strategis yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan sebagai upaya pemanfaatan lahan-lahan marga yang terlantar dan tidak produktif untuk mendukung program ”Hijaukan Danau Toba” (Greening Lake Toba).

2. Hambatan dan kendala utama terkait dengan pemanfaatan lahan marga untuk program penghijuan meliputi: (i) resistensi masyarakat menanam pohon karena takut ada klaim sebagai kawasan hutan, (ii) banyak lahan-lahan marga yang belum terdaftar di instansi terkait, (iii) konflik lahan antar marga sering terjadi karena ketiadaan batas yang jelas di lapangan, (iv) kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan marga, (v) pendekatan pihak ketiga terhadap marga kurang tepat, (vi) peranan lembaga adat (bius) dipinggirkan, (vii) kurangnya dukungan/kebijakan pemerintah.

3. Ketakutan akan klaim sebagai kawasan hutan sebenarnya dapat diselesaikan dengan pembuatan Surat Pernyataan dari instansi berwenang atau pembuatan Nota Kesepaham (MOU) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif.

4. Lahan-lahan marga yang belum terdaftar dapat disiasati dengan pemberian insentif oleh instansi yang berwenang kepada masyarakat yang mendaftarkan lahannya (misalnya potongan pajak dan kemudahan pengurusan perijinan) dan memberikan sanksi/disinsentif kepada yang tidak atau belum mendaftarkan lahannya (misalnya pengenaan pajak yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat dalam perijinan).

5. Tidak ada batas yang jelas antar lahan marga di lapangan dapat diselesaikan oleh instansi yang berwenang dengan melakukan pengukuran, penandaan batas dan pemetaan secara partisipatif sehingga konflik lahan antar marga tidak terjadi lagi di masa datang.

6. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan atas program penghijauan dapat diselesaikan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan peningkatan program serta kegiatan penyuluhan terpadu oleh instansi yang berwenang di sekitar DTA Danau Toba.

7. Pendekatan pihak ketiga yang kurang tepat dapat diperbaiki dengan memperhatikan norma dan urutan silsilah keturanan suatu marga dan mengadakan musyawarah di lingkup internal marga yang menjadi mitra kerjanya.

8. Peranan lembaga adat (Bius) yang terpinggirkan dapat ditingkatkan melalui penguatan kembali peranan dan fungsi lembaga adat tersebut dalam penyelesaian konflik lahan di internal dan eksternal marga. Sebagai contoh Kabupaten Samosir telah memasukkan peran dan fungsi lembaga adat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan Pemanfaatan Lahan Marga.

9. Kurangnya dukungan pemerintah dapat diselesaikan melalui pembuatan peraturan daerah (Perda) dan peraturan desa (Perdes) yang mendorong perwujudan ”Desa Ramah Lingkungan” dengan menanam pohon bagi masyarakat yang mengurus ijin pernikahan dan perceraian, pembuatan akte kelahiran dan kematian. Pembuatan Ranperda ”pemanfaatan lahan marga” oleh kabupaten Samosir perlu dihargai dan patut ditiru oleh kabupaten lainnya di sekitar DTA Danau Toba sebagai terobosan penting dalam upaya pemanfaatan lahan-lahan marga yang kurang produktif dan diterlantarkan.

10. ITTO tetap komitmen dan konsisten mendukung program ”Hijaukan Danau Toba” dan penyelesaian Ranperda Kabupaten Samosir dengan pembuatan pilot percontohan penyelesaian konflik lahan marga di desa Onan Runggu dengan membuat batas-batas lahan yang jelas dan penanaman massal dan serentak di lahan marga tersebut.

11. Semua pemangku kepentingan diharapkan terus menjalankan komitmen dan kesepakatannya untuk mendukung program ”Hijaukan Danau Toba” secara konsisten dan konsekuen. Oleh karena itu pertemuan berkala (6 bulanan) akan diinisiasi oleh ITTO dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ”Hijaukan Danau Toba”.

Samosir, 26 Februari 2009

Tim Perumus:

1. Prof. Riset. Ir. Rusli Harahap, M.Sc
2. Drs. Rahman Naibaho, MSi
3. Ir. Subarudi, M.Wood.Sc
4. Ir. Hotmauli Sianturi, MSc
5. Dra. Sinta M Marpaung

Rumusan Workshop Disseminasi ITTO Restorasi Ekosistem Danau Toba

2009-03-01T20:11:00.004+07:00

Workshop Diseminasi Hasil-Hasil Studi ITTO PD 394/06 Rev. 1 (F) diselenggarakan di Medan tanggal 9 Februari 2009 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bekerjasama dengan Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam dan ITTO. Workshop dihadiri oleh ± 60 orang yang terdiri dari berbagai instansi terkait dengan pemulihan ekosistem Danau Toba.

Memperhatikan sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, pemaparan tujuh makalah yang dipresentasikan, diskusi dan saran-saran dari seluruh peserta Workshop dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Danau Toba merupakan asset yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Oleh karena itu eksistensi dan fungsi Danau Toba harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan.

2. Ganguan terhadap Danau Toba terus terjadi baik di bagian daerah tangkapan air (DTA) dan kawasan perairan Danau Toba. Hal ini disebabkan oleh belum adanya persepsi diantaranya pemangku kepentingan dan instansi-instansi terkait dan persoalan tenurial (kepemilikan lahan) yang tidak jelas.

3. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kegiatan ITTO PD 394/06 Rev. 1 (F) “Restorasi Fungsi Ekosistem DTA Danau Toba Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Lokal” disambut baik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap restorasi fungsi DTA Danau Toba melalui: (i) pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal, dan (ii) penelitian dan kajian-kajian yang dapat digunakan sebagai dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan mengenai pengelolaan Danau Toba lebih lanjut. Kecuali itu, hasil-hasil dari kegiatan ITTO diharapkan dapat mendukung penerapan Rencana Pengelolaan Ekosistem Danau Toba (Lake Toba Ecosystem Management Plan-LTEMP).

4. Pengelolaan kawasan DTA Danau Toba tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu pengembangan sumber-sumber kehidupan harus berbasis (i) komoditi yang cocok dan sesuai tempat tumbuhnya, (ii) kesesuaian dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setempat, (iii) kearifan lokal dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat.

5. Persoalan Danau Toba sangat komplek baik ruang lingkup maupun cakupannya. Oleh karena itu 7 kabupaten yang wilayahnya menjadi DTA Danau Toba perlu duduk bersama untuk membuat perencanaan terpadu dan mengalokasikan anggarannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing kabupaten.

6. Dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat lokal telah dibangun tujuh desa model ITTO di kabupaten Karo, Simalungun dan Samosir. Namun dalam pelaksanaan pelatihan dan alih teknologi akan melibatkan masyarakat di luar 3 kabupaten model yang ada.

7. Perekonomian masyarakat di DTA Danau Toba masih didominasi oleh sektor pertanian yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan usaha lainnya seperti dagang, buruh, dan jasa seperti wisata. Kerajinan ukir khas batak, kain tenun ulos dan gerabah dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan alternatif. Untuk itu perlu diwajibkan pemakaian pakaian dinas resmi dari bahan ulos bagi PNS pada acara resmi, demikian pula pada upacara adat dan agama (seperti pakai jas dengan bahan dari tenun ulos).

8. Berbagai pola tanam agroforestri perlu dipelajari dan dikembangkan di DTA Danau Toba sehingga aspek konservasi tanah dan usaha tani menghasilkan nilai optimal dan diterima oleh pasar. Industri yang berkembang di daerah setempat merupakan peluang pasar bagi komoditi kayu maupun non kayu yang dikembangkan oleh masyarakat.

9. Untuk sebagian masyarakat yang tinggal di DTA Danau Toba terdapat penyakit “mental block” dan menganggap dirinya “sisa” dari perantauan. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan dalam membangkitkan kepercayaan masyarakat dalam usaha pertanian.

10. Banyak stakeholders berkepentingan terhadap keberadaan Danau Toba. Untuk itu perlu dididentifikasi dengan jelas stakeholder tersebut beserta peranannya masing-masing. Perlu dipertimbangkan rencana pembentukan model manajemen kolaboratif dalam pengelolaan dan pengembangan lahan marga di DTA Danau Toba.

11. Peran dan kontribusi salah satu stakeholder yaitu Dinas Kehutanan Sumatera Utara didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan program-program yang disusun dikaitkan dengan keberadaan kawasan hutan, potensi hutan, kondisi masyarakat setempat, dan masalah serta kendala yang ada.

12. Kunci dalam upaya pemulihan eksositen Danau Toba adalah koordinasi diantara stakeholder yang dikelompokkan dalam stekholders utama (primary) dan pendukung (secondary) serta kunci (key). Kejelasan peran, fungsi dan program/kegiatan yang terkait pemulihan menjadi penting untuk memposisikan diri setiap stakeholder secara proporsional dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan ekosistem Danau Toba.

13. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan dan diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan diharapkan tetap mengacu kepada kelestarian ekosistem Danau Toba dan tidak menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemulihannya.

Medan, 9 Februari 2009

Tim Perumus:

1. Prof. Riset. Ir. Rusli Harahap, M.Sc
2. Ir. Garendel Siboro, M.Si
3. Ir. Subarudi, M.Wood.Sc
4. Ir. Sulistyo A. Siran, M.Sc.

Petuntuk Teknis Penyemaian Bibit dari Cabutan

2008-12-30T11:44:00.002+07:00

Bahan dan alat yang diperlukan :
- Polybag ukuran 10 cm x 15 cm
- Media tanam berupa topsoil dan kompos (3:1)
- Bambu untuk pembuatan sungkup (tergantung ukuran besar kecilnya sungkup).
- Plastik bening (untuk sungkup)
- Lakban/ plaster
- Tali pengikat

A. Pemilihan Lokasi
Lokasi persemaian hendaknya berada pada daerah yang ternaungi (di bawah tegakan). Dihindari penempatan bibit berada langsung di bawah terik matahari. Apabila tidak terdapat naungan tegakan, dapat dilakukan pemasangan paranet/shading net dengan persentase 50%. Lokasi juga hendaknya dekat dengan sumber air.

B. Penyiapan Media Tanam
- Media tanam adalah campuran topsoil dengan kompos dengan campuran 3:1. Sebaiknya dihindari penggunaan pupuk kimia.
- Media tanam dimasukkan ke dalam polybag dengan ukuran 10 cm x 15 cm atau dapat juga ukuran yang lebih besar (15 x 20 cm). Ukuran polybag juga dipengaruhi ketersediaan lahan pembibitan. Polybag yang berukuran besar memerlukan lahan persemaian yang lebih luas.
- Polybag yang telah terisi disusun dengan lebar maksimal 20-30 baris dengan panjang bedengan disesuaikan dengan banyaknya bibit yang disemaikan.

C. Penanaman
- Bibit yang telah tersedia sebaiknya direndam dalam air bersih selama 30 menit setelah dikeluarkan dari kardus.
- Bibit ditanamkan ke dalam polybag dengan terlebih dahulu membuat lubang sebesar ukuran perakaran bibit pada media tanam pada polybag.
- Setelah ditanami dilakukan penyiraman secukupnya.

D. Pembuatan Sungkup
- Pembuatan sungkup dilakukan dengan ukuran tinggi 40 – 50 cm dengan lebar adalah ukuran penyusunan polybag (20 baris) dan panjang tergantung panjang susunan polybag.
- Pertama kali dibuat tiang utama pada bagian pangkal-tengah-ujung bedengan dengan galangan/ palang dari pangkal – ujung bedengan.
- Kemudian dibuat busur-busur dari bambu dengan jarak antar busur maksimal 1 (satu) meter. Ujung masing-masing busur ditancapkan ke dalam tanah di samping posisi bibit terluar serta bagian tengah busur diikatkan pada galangan/palang.
- Plastik benih (jangan hitam) dipasang setahap demi setahap mulai dari pangkal ke ujung. Bersamaan dengan pemasangan plastic dilakukan penyiraman hingga bibit jenuh air dan seluruh plastic bagian dalam basah. Hal ini dilakukan hingga seluruh kerangka sungkup tertutup erat plastic.
- Kedua ujung sungkup (yang akan berbentuk kubah panjang) ditutup rapat dengan lakban/plaster sehingga udara tidak dapat keluar masuk. Pada kedua bagian ini (pangkal dan ujung) plastic pelapis sebaiknya dua rangkap untuk menghindari kebocoran.
- Seluruh pinggir plastic yang berada didekat permukaan tanah ditutupi dengan tanah dengan rapat.

E. Pemeliharaan
- Bibit dipelihara dalam sungkup selama +/- 2 bulan. Selama ini kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah melakukan control minimal 1 minggu sekali dengan memperhatikan kondisi kelembaban di dalam sungkup. Apabila bibit terlihat kering maka dilakukan penyiraman kembali hingga polybag terlihat jenuh air. Dalam penyiraman tersebut dihindari pembuka sungkup dengan ukuran besar sehingga cukup dimasuki selang saja.
- Setelah lebih kurang 2 bulan, sungkup dibuka setahap demi setahap (Dilarang membuka sungkup sekaligus) misal setengah meter sehari. Selama pembukaan sungkup tetap dilakukan penyiraman secukupnya.
- Setelah semua sungkup dibuka, sebaiknya bibit disiram sekali sehari (terutama pada musim kemarau) hingga bibit siap didistribusikan.
- Untuk menghindari akar bibit menembus tanah sebaiknya setiap dua bulan sekali dilakukan penggeseran bibit.

Keterangan :
Pengalaman kami di Aek Nauli dengan penerapan teknik ini keberhasilan/ persen hidup bibit yang berasal dari stump/cabutan mencapai > 95%. Bibit yang diterima sebaiknya segera ditanam atau disiram/direndam. Pengalaman kami menunjukkan bibit gaharu asal cabutan mampu bertahap lebih dari satu minggu tanpa perlakuan. Dihindari penanaman bibit setelah 2 minggu setelah dicabut karena persentase hidupnya hanya 75% atau kurang.

Disusun Oleh :
Cut Rizlani Kholibrina
Aswandi

Rehabilitasi Lahan Kritis di Daerah Tangkapan Air Danau Toba : Apa yang Perlu Kita Mulai?

2008-09-28T10:52:00.006+07:00

Gambar 1. Peta Penutupan Lahan DTA Danau Toba

Perhatian terhadap kelestarian fungsi ekosistem Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba telah dimulai sejak lama bahkan sejak zaman kolonial. Berbagai upaya rehabilitasi yang telah dilakukan melalui penanaman kembali kawasan hutan (reboisasi) dan penghijauan pada lahan masyarakat menunjukkan berbagai tingkat keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 1985 dan 2005 diindikasi terjadi pengurangan penutupan hutan ± 16 ribu hektar dan peningkatan lahan kritis berupa padang alang-alang sebesar ± 17 ribu hektar selama periode tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir luas lahan terdegradasi semakin meningkat dengan masih terjadinya penebangan liar, pembukaan lahan hutan, intensitas kebakaran hutan dan lahan yang tinggi dan praktek pengolahan tanah yang tidak lestari.

Belajar dari berbagai keberhasilan dan kegagalan program rehabilitasi di DTA Danau Toba, diidentifikasi bahwa rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan.

Keberhasilan berbagai program rehabilitasi dapat dipertanyakan jika aspek peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat merupakan aspek yang dinilai. Dalam prakteknya, rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan tercermin dari rendahnya kepedulian memelihara tanaman rehabilitasi dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pembukaan lahan dengan pembakaran yang tidak hati-hati, dan luasnya lahan tidur.

Saat ini terdapat tidak kurang 48 ribu hektar lahan tidur dan kritis di Kabupaten Samosir atau setara dengan 77,4% luas lahan kering di wilayah tersebut. Luasnya lahan tidur dan kritis ini berbanding lurus dengan kemiskinan masyarakat. Pada tahun 2000 terdapat 23 % penduduk Samosir yang berada di bawah garis kemiskinan dengan lebih dari 90% menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jumlah ini meningkat menjadi 41 % pada tahun 2004 atau naik sekitar 18 % (20.070 jiwa) selama periode tersebut. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya tekanan terhadap kelestarian hutan alam yang tersisa.

Apa Yang Perlu Kita Mulai
Untuk meningkatkan fungsi ekosistem Danau Toba sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan maka perlu dilakukan inisiasi dukungan bagi penanaman pohon pada lahan kritis berbasis masyarakat dan peningkatan inisiatif peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem DTA Danau Toba melalui pelatihan, penggalian teknik budidaya/ rehabilitasi lahan, serta alternatif pemberdayaan masyarakat lainnya.

Beberapa kegiatan yang dapat kita mulai lakukan antara lain :
a. Penanaman pohon asuh (adoption/ memorial trees)
Melalui penanaman berbagai jenis (tanaman kehutanan dan Multipurpose Trees) dengan pola pohon asuh diharapkan berbagai pihak yang peduli memberikan donasi terhadap pohon yang ditanamnya hingga tanaman tersebut mampu bertahan hidup. Donasi tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat sebagai insentif pemeliharaan tanaman tersebut. Dalam jangka panjang pohon yang ditanam tersebut dapat menjadi pohon kenangan (memorial trees) serta areal penanaman dapat dijadikan salah satu demo plot rehabilitasi lahan. Masyarakat Batak Toba yang berada di perantauan dapat mendonasikan sekurangnya satu pohon bagi pemulihan Pulau Samosir kampung halamannya.

b. Pelatihan pembuatan kompos
Pelatihan pembuatan kompos bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimiawi (non-organik). Dengan kondisi tanah berpasir dan berbatu, pemakaian pupuk kimiawi tidak efisien karena kemampuan ikat tanah yang rendah, selain itu harga pupuk yang mahal sangat memberatkan masyarakat. Pupuk kompos yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan tidur/kritis sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung mengurangi ketergantungan terhadap hutan dan kawasan hutan.

c. Pelatihan pembuatan persemaian

Dengan luasnya lahan kritis yang harus direhabilitasi, kebutuhan terhadap bibit tanaman sangat tinggi. Hingga saat ini, sebagian besar kebutuhan bibit tanaman rehabilitasi di DTA Danau Toba (terutama Samosir) dipenuhi dari luar kawasan ini. Kondisi ini mengakibatkan biaya tinggi dalam transportasi serta bibit stess akibat perjalanan jauh. Dengan pembangunan inisiatif persemaian sederhana masyarakat diharapkan sebagian kebutuhan bibit tanaman rehabilitasi dipenuhi dari masyarakat sendiri. Hal ini secara langsung akan menjadi alternative sumber pendapatan masyarakat. Pelatihan persemaian pada generasi muda (murid SD, SMP dan SMA) juga akan meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungannya. Sekolah juga diperkirakan dapat menjadi salah satu sentra pengadaan bibit tanaman rehabilitasi.

d. Kampanye lingkungan

Kampanye lingkungan dilakukan terhadap murid SD, SMP dan SMA melalui pendidikan lingkungan (environmental education), pemutara film, games dan lainnya. Lokasi kegiatan adalah sekolah-sekolah di Kabupaten Samosir. Pemahaman dan kepedulian yang telah ditanamkan sejak diri diharapkan dapat membantu pemulihan Danau Toba dalam jangka panjang***

Aswandi

Peneliti Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli

(andiasw@yahoo.com)

BERTANAM GAHARU :Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan

2008-09-25T20:44:00.001+07:00

Oleh : Aswandi

Sudah gaharu, cendana pula! Sudah tahu, bertanya pula! Peribahasa tersebut sangat sering kita dengar sehari-hari. Akan tetapi tidak banyak dari kita yang tahu apakah gaharu tersebut dan darimana ia dihasilkan. Gaharu sebenarnya merupakan substansi aromatic (aromatic resin) yang berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam kayu tertentu. Timbulnya gaharu ini bersifat spesifik, dimana tidak semua pohon dapat menghasilkan substansi aromatik ini.

Jenis-jenis pohon yang biasanya menghasilkan gaharu adalah pohon-pohon yang termasuk famili Thymelaeaceae yakni Gonystyloidae (antara lain Gonystylus spp.), Aquilarioideae (Aquilaria spp.), Thymelaeoidae (Enklea spp, serta Wikstroemia spp.), dan Gilgiodaphnoidae. Bahkan ada ahli yang berpendapat bahwa jenis Dalbergia parvifolia (famili Leguminoceae) dan Excoccaria agolocha (Euphorbiaceae) juga dapat menghasilkan gaharu. Akan tetapi jenis yang diketahui memiliki potensi penghasil gaharu tertinggi adalah Aquilaria malaccensis atau dikenal dengan nama daerah Karas, Alim, Garu, Kompe dan lain-lain.

Penyebaran alami marga Aquilaria sangat luas mulai dari India, Pakistan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Malaysia, Philipina dan Indonesia. Enam diantaranya ditemukan di Indonesia (A. malaccensis, A. microcarpa, A. hirta, A. beccariana, A. cumingiana dan A. filarial) yang terdapat hampir di seluruh Nusantara, kecuali Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Akan tetapi seiring dengan maraknya illegal logging dan perburuan gaharu, pohon penghasil gaharu saat ini sangat jarang ditemui di hutan bahkan telah termasuk jenis yang hampir punah oleh CITES.

HHBK Andalan
Gaharu dikenal karena memiliki aroma yang khas sehingga digunakan untuk berbagai keperluan seperti parfum, pewangi ruangan, hio, obat, dan sebagainya. Popularitas dan tingginya harga gaharu sudah dikenal lama. Saat ini, harga gaharu kualitas super dapat mencapai Rp 5 juta per kilogram, bahkan dapat mencapai US $ 10.000 per kg di tingkat pengguna akhir. Di tingkat pengumpul di Kalimantan harga gaharu dapat mencapai Rp. 600.000,- per kg.
Kontribusi gaharu terhadap perolehan devisa juga menunjukkan grafik yang terus meningkat. Menurut BPS, nilai ekspor gaharu dari Indonesia tahun 1990-1998 adalah sebesar US $ 2 juta, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi US $ 2,2 juta. Namun sejak 2000 sampai akhir 2002, ekspor menurun menjadi 30 ton dengan nilai US $ 600.000. Penurunan ini disebabkan oleh semakin sulitnya gaharu ditemukan.

Mempertimbangkan harganya yang sangat istimewa bila dibandingkan hasil hutan lainnya, gaharu dapat dikembangkan sebagai salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK) andalan alternatif untuk penyumbang devisa sektor kehutanan selain dari hasil hutan kayu.

Budidaya Gaharu : Peningkatan Kelestarian Hutan
Nilai jual gaharu yang tinggi ini seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk membudidayakannya. Selama ini gaharu yang dipanen umumnya berasal dari pohon gaharu yang tumbuh alami di hutan. Jika dahulu masih terdapat kearifan tradisional dimana untuk menjamin kelestarian pohon induknya, hanya bagian yang mengandung gaharunya saja yang ditoreh tanpa menebang pohonnya, saat ini pemanenan dilakukan dengan langsung menebang pohonnya. Akibatnya semakin sedikit pohon-pohon induk gaharu yang terdapat di alam.
Walaupun tidak seorangpun yang meragukan prospek ekonominya, sejauh ini upaya peremajaan dan budidaya gaharu belum begitu dikenal. Bukan tidak ada penelitian yang menunjukkan besarnya peluang pengembanganya, akan tetapi akibat lemahnya publikasi dan tindak lanjut terhadap hasil penelitian tersebut menyebabkan usaha pengembangan gaharu sangat jauh tertinggal dibandingkan jenis pohon lainnya, misalnya, jati emas atau jati super yang didengung-dengungkan akan memberikan nilai ekonomi yang cukup besar sehingga penanaman jenis ini mewabah di mana-mana, walaupun kemudian penanaman jenis ini tidak direkomendasikan.

Penelitian Litbang Kehutanan dan lembaga riset lainnya menunjukkan bahwa gaharu yang timbul disebabkan oleh terjadinya infeksi yang dialami pohon gaharu tersebut. Para peneliti menduga terdapat tiga hal penyebab proses infeksi, yaitu (1) infeksi jamur seperti Fusarium oxyporus, F. bulbigenium dan F. laseritium., (2) perlukaan dan (3) proses non-phatology. Terjadinya luka pada pohon dapat mendorong munculnya proses penyembuhan yang akan menghasilkan gaharu.

Penanaman dapat dilakukan pada lahan terbuka dengan sistem monokultur, tetapi lebih disarankan dibawah tegakan seperti Sengon, Petai, Gamal, dan Mahoni baik dengan sistem tumpang sari maupun campuran. Pohon gaharu umumnya dapat ditanam pada lokasi dengan ketinggian 5 – 700 mdpl dengan curah hujan 6 bulan dan sepanjang tahun lebih disukai.

Tanaman gaharu dapat dipanen setelah berumur 9-10 tahun. Setelah pohon berdiameter 10 cm (kira-kira pada umur 6 tahun), proses inokulasi dapat dilakukan dengan cara (1) melukai bagian batang pohon, (2) menyuntikkan mikroorganisme jamur Fusarium, (3) menyuntikkan oli dan gula merah, atau dengan (4) memasukan potongan gaharu ke dalam batang tanaman. Produksi gubal gaharu mulai terbentuk setelah satu bulan penyuntikan dengan tanda-tanda pohon tampak merana, dedaunan menguning dan rontok, kulit batang rapuh, jaringan kayu berwarna coklat tua dan mengeras, dan jika dibakar akan mengeluarkan aroma khas mirip kemenyan. Gaharu dapat dipanen 3 – 4 tahun kemudian.

Jumlah produksi gubal gaharu dapat beragam tergantung kualitas pohon dan tempat tumbuhnya dengan rata-rata 2 kg per pohon. Dengan jarak tanam 3 x 3 m atau 1100 pohon per ha, maka akan dihasilkan sekitar 2 ton gaharu/ha. Jika kita asumsikan bahwa gaharu yang dihasilkan hanya kualitas rendah dengan harga Rp 250 - 300 ribu per kilo maka akan diperoleh pendapatan Rp 550 - 660 juta per ha. Bagaimana jika dihasilkan tersebut gaharu kualitas super dengan harga Rp 600 ribu pada pedagang pengumpul ? Suatu jumlah yang sangat fantastis untuk usaha lebih kurang 10 tahun.

Terdapat berbagai pilihan untuk menggalakkan budidaya gaharu, antara lain melalui (1) program hutan rakyat gaharu, dan (2) program hutan kemasyarakatan. Dalam program hutan rakyat, masyarakat diharapkan secara swadaya melakukan penanaman gaharu pada lahannya sendiri terutama pada lahan kosong (tidak produktif). Agar masyarakat mau menanam gaharu, selain informasi tentang peluang dan teknik pengembangan gaharu, masyarakat juga harus diberikan insentif, seperti pengadaan bibit dan inokulasi mikroorganisme penyebab gaharu. Pengadaan bibit dan inokulasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang kemudian disalurkan kepada petani secara cuma-cuma atau dengan kredit. Dalam prakteknya pengembangan hutan rakyat gaharu ini dapat dikombinasikan dengan tanaman semusim atau tahunan.

Sedangkan penggalakan program hutan kemasyarakatan didasarkan pada paradigma pembangunan kehutanan community based development yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem hutan kemasyarakatan, masyarakat diperbolehkan menanam gaharu bersama-sama dengan tanaman pertanian dan kehutanan lainnya pada lahan hutan, salah satunya dengan sistem agroforestry.

Berbagai praktek agroforestry menunjukkan bahwa sistem ini memberikan dampak ganda berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan kelestarian sumberdaya hutan dan lahan disisi lain. Selain memperoleh kesejahteraan dari tanaman gaharu dan tanaman kehutanan, masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan diantara tanaman tersebut untuk tanaman semusim. Teknik ini memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas tanah berupa meningkatnya ketersediaan unsur hara dan bahan organik serta menurunnya kemasaman tanah. Teknik ini juga dapat menekan laju erosi tanah sehingga juga cocok untuk menanggulangi lahan kritis.

Adanya peningkatan kesejahteraan dari budidaya gaharu ini akan mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumber hutan dalam bentuk illegal logging dan perambahan lahan bahkan masyarakat secara sadar akan mempertahankan setiap jengkal hutan dari kerusakan, apapun penyebabnya. Tentu saja agar program penanaman gaharu ini berhasil perlu didukung dengan kelembagaan dan peraturan yang jelas, serta dukungan semua pihak. Jadi mengapa kita tidak tanam gaharu? ***

PELESTARIAN HUTAN DALAM UPAYA MENJAGA HABITAT DAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN

2008-09-25T20:41:00.002+07:00

Oleh : Ahmad Suryadin, Aswandi dan Cut Rizlani Kholibrina

Selama beberapa tahun terakhir, berbagai media cetak dan elektronik nasional melaporkan peristiwa banjir besar yang menggenangi dan menghancurkan beberapa kabupaten di NAD dan Sumatera Utara. Ketika banjir bandang menghancurkan kawasan Langkat Sumatera Utara, meluapnya Sungai Tamiang yang membawa ribuan kubik kayu dan pepohonan yang tercerabut di Aceh Tamiang, banjir bandang di Meukek Aceh Selatan dan banyak peristiwa banjir lainnya yang menewaskan ratusan warga yang tak berdosa serta kerugian finansial dan moril yang sangat besar, bangsa ini hanya bisa menyatakan prihatin, sedih, kasihan, lalu menyatakan belasungkawa.

Namun, serangkaian peristiwa bencana alam yang terjadi berulang-ulang setiap musim hujan tak pernah menjadi pelajaran untuk berupaya memperbaiki kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab utama timbulnya bencana itu. Hingga kini tidak ada upaya mencegah atau memperbaiki kerusakan kawasan hutan di atasnya yang sudah jelas merupakan penyebab utama bencana itu. Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan ekosistem penyangga hampir di sebagian besar NAD dan sebagian Sumatera Utara sudah lama dirusak. Diyakini, banjir bandang itu terjadi akibat maraknya penebangan liar dan perambahan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang telah merubah penutupan kawasan ini hingga mencapai 42.000 hektar.

Kerusakan KEL
Kawasan Ekosistem Leuser merupakan paru-paru dunia dan merupakan hulu beberapa daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai penyimpan air di NAD dan Sumatera Utara. Hutan Leuser juga menyediakan tempat-tempat resapan air berbentuk hutan gambut dan rawa-rawa seperti Rawa Singkil-Trumon, Rawa Kluet, dan Rawa Tripa sebagai tempat penampungan air sebelum dialirkan ke sungai dan membentuk daerah tangkapan air.
Namun penebangan baik legal maupun ilegal pada kawasan ini mengakibatkan perubahan penutupan vegetasi, kerusakan habitat dan tidak berfungsinya jasa-jasa lingkungan lainnya. Jika tahun 1985 yang rusak masih 229.570,27 hektar dan yang tidak lagi berupa hutan atau gundul 27.410,54 hektar dari 2.570.652,78 hektar luas seluruh hutan KEL, di tahun 2000 yang rusak sudah mencapai 653.482,17 hektar dan yang gundul 262.564,67 hektar.

Terdapat dua bentuk penebangan liar yang terjadi di kawasan ini. Pertama dan yang paling merusak serta memusnahkan keanekaragaman hayati adalah kegiatan konversi hutan, terutama menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan lahan lainnya di luar kehutanan. Sekalipun ilegal, sering kali konversi diakui sebagai kegiatan yang sah sehingga dilakukan secara terangterangan. Skenario yang terjadi biasanya dengan dasar surat permohonan (selain dari insentif finansial) perusahaan menebang hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Penurunan penutupan vegetasi pada ekosistem ini mengakibatkan rusaknya kemampuan penyerapan air tanah oleh pohon hutan sehingga curah hujan tidak mampu diserap oleh tanah dan aliran air permukaan hanya berfungsi untuk mencuci hara yang ada di lapisan tanah bagian atas sehingga peristiwa banjir sangat mungkin terjadi. Hilangnya hutan yang merupakan habitat jutaan flora dan fauna mengakibatkan rantai makanan rusak sehingga mengakibatkan kepunahan spesies. Karena habitat alaminya terganggu, sebagian fauna besar seperti gajah dan harimau sumatera turun ke pemukiman masyarakat mencari mangsa.

Tidak dapat dipungkiri telah terjadi perubahan penutupan lahan yang sangat serius pada kawasan lindung di NAD. Dengan luas ± 1,8 juta ha atau 39,27% luas daerah NAD (bahkan mencapai persentase > 80% pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tenggara), gangguan terhadap kawasan lindung ini telah mengganggu fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan seperti pelindungan erosi dan banjir, sumber air dan udara bersih, dan sumber sandang dan pangan di NAD. Akan tetapi, berapa angka pasti laju kerusakan dan luas kawasan hutan yang rusak akibat penebangan liar dan perambahan belum diketahui dengan pasti akibat belum terlaksananya kegiatan inventarisasi hutan terutama pada tingkat kabupaten atau data dan informasinya tidak tersebar dengan baik.

Rencana Kerja
Rencana kerja penanganan dan pencegahan banjir di masa depan harus diarahkan pada pengelolaan DAS yang baik dengan mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan penutupan vegetasi melalui pengembangan program-program yang berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan dengan jenis yang tepat (terutama memiliki akar tunjang dan serabut yang baik) dan pemberian motivasi kepada masyarakat untuk menanam tanaman perkebunan dan kehutanan yang potensial akan sangat menentukan upaya pemulihan DAS.

Disahkannya UUPA yang bernuasan ’hijau’ dengan kewajiban pemerintah Aceh untuk menjaga kelestarian sumberdaya alamnya dan adanya larangan untuk mengeluarkan izin pengusahaan (penebangan) hutan pada Kawasan Ekosistem Leuser yang dipertegas oleh misi gubernur NAD yang baru terpilih untuk meninjau kembali Hak Pengelolaan Hutan dengan menciptakan sistem pengelolaan hutan berbasis masya-rakat yang lestari harus dijadikan tonggak penting bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Kita menyadari bahwa untuk menghentikan penebangan liar dibutuhkan pendekatan yang komprehensif mulai dari penegakan hukum, penataan pasar dan pemenuhan kebutuhan kayu dari alternatif usaha kehutanan yang lestari. Apabila selama ini kita mengandalkan Hak Pengusahaan Hutan (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) untuk memenuhi kebutuhan kayu yang terbukti tidak lestari dan tidak berpihak kepada masyarakat, tidak ada salahnya kita mulai menggali rezim-rezim pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Tidak seperti HPH yang padat modal dan skala luas, PHBM dapat memiliki luasan yang kecil, padat karya berupa partisipasi aktif masyarakat yang tentu berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi PHBM menuntut sistem kelembagaan yang jelas terutama perangkat aturan hukum yang tegas, mekanisme pengawasan yang baik, birokrasi yang efisien serta tata niaga yang baik. Kita sadari bersama ketidakjelasan telah menjadi pangkal petaka kerusakan hutan selama ini. Apabila kita belajar dari pengalaman, pemberian hak-hak pengelolaan hutan skala kecil, izin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada masa lalu telah mengakibatkan ketidaklestarian hutan.

Perhatian terhadap pengembangan hutan tanaman baik pada hutan rakyat maupun hutan negara, serta pengembangan hasil hutan bukan kayu harus segera dimulai. Mengapa? Mulai tahun 2009 pemerintah akan menetapkan kebijakan penghentian penggunaan bahan baku kayu alam untuk industri pulp dan kertas serta soft landing produksi kayu dari hutan alam yang telah dimulai beberapa tahun terakhir. Selain hasil kayu, masyarakat juga dapat membudidayakan rotan, gaharu, pemanenan getah tusam (gondorukem), tanaman obat, kemenyan, lebah madu, sarang walet, dan lain-lain.

Selain hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan dapat digali sebagai sumber pembiayaan daerah. Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) melalui penjualan jasa karbon (carbon trade) dari kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain dapat menyerap karbon, kegiatan ini juga memberikan efek positif terhadap keanekaragaman hayati, stabilitas tanah, kualitas air dan udara, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pengembangan industri hasil hutan bukan kayu.****

Cut Rizlani Kholibrina, S.Hut, M.Si
Staf Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan

BANJIR KRUENG MEUKEK : Dampak Perubahan Penutupan Lahan

2008-09-25T20:38:00.000+07:00

Oleh : Cut Rizlani Kholibrina

Berbagai media cetak dan elektronik beberapa saat lalu melaporkan telah terjadi banjir yang menggenangi dan menghancurkan beberapa desa di Meukek Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan serta memutus perhubungan darat antara Tapaktuan dan Meulaboh. Tentu sangat besar kerugian finansial dan moril akibat bencana tersebut.

Bencana banjir sesungguhnya merupakan dampak dari terganggunya suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dengan luasan DAS yang tetap, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika air pada DAS tersebut adalah curah hujan (input), penyerapan dan daya simpan tanah (proses), dan aliran sungai ke laut (output). Dinamika ketiga faktor inilah yang akan menentukan keadaan kekeringan, banjir atau normalnya suatu kawasan.

Pendangkalan
Kecuali dalam kondisi tertentu (misalnya badai dan topan), curah hujan relatif tidak berubah dalam jangka panjang sehingga suatu fenomena banjir lebih ditentukan oleh terganggunya daya serap dan simpan tanah serta aliran sungai ke laut atau danau. Perubahan daya serap dan simpan tanah merupakan dampak dari perubahan penutupan lahan dan perubahan tersebut sesungguhnya adalah gejala (sympton) dari berbagai permasalahan penanganan lingkungan hidup selama ini.

Tidak dapat dipungkiri telah terjadi perubahan penutupan lahan yang sangat serius pada Sub DAS Krueng Meukek yang berhulu di dua tempat yakni Gunung Meukek (1520 mdpl) dan Gunung Meukek Sawang (1242 mdpl). Dengan panjang 8,5 km, sebagian besar wilayah DAS telah berubah penutupan dari perkebunan pala (Myristica fragrans) dan tanaman perkebunan lainnya yang dulunya banyak ditanam di kiri kanan sungai menjadi semak belukar. Kurangnya upaya-upaya pengembangan jenis ini terutama lemahnya tata niaga dan penanganan hama penyakit mengakibatkan salah satu komoditas primadona Aceh Selatan ini tidak dipelihara lagi atau diganti dengan tanaman lain oleh masyarakat sehingga menjadi belukar.

Penebangan liar pada hulu DAS juga telah mengakibatkan keterbukaan lahan dan penurunan daya ikat tanah oleh tanaman (hutan) sehingga mengakibatkan erosi/longsor yang mengakibatkan besarnya massa air yang masuk ke sungai. Perubahan vegetasi di kiri kanan sungai telah mengakibatkan erosi sempadan sungai hingga 50 m sehingga lebar awal 50-75 m menjadi 75-100 meter. Erosi di hulu dan sempadan sungai ini mengakibatkan pendangkalan sungai di bagian hilir dan pendangkalan pada beberapa tempat mengakibatkan perubahan arah aliran sungai. Perubahan arah dan luapan air sungai inilah yang mengakibatkan banjir bandang di Meukek akhir-akhir ini.

Rencana Kerja
Rencana kerja penanganan dan pencegahan banjir di masa depan harus diarahkan pada pengelolaan DAS yang baik. Rusaknya daya ikat dan simpan air tanah dan kurangnya vegetasi pada DAS tersebut harus diperbaiki. Keberhasilan kegiatan-kegiatan rehabilitasi lahan dengan jenis yang tepat (terutama memiliki akar tunjang dan serabut yang baik) dan pemberian motivasi kepada masyarakat untuk menanam tanaman-tanaman perkebunan dan kehutanan akan sangat menentukan upaya pemulihan DAS.

Karena pala telah memiliki sejarah emas di Aceh Selatan, tidak ada salahnya mengembalikan kejayaan jenis ini. Masalah hama dan penyakit yang sepertinya tidak tertangani sehingga mengurangi motivasi masyarakat membudidayakan jenis ini harus mulai dipecahkan. Upaya-upaya sosialisasi penanganan hama dan penyakit (termasuk budidaya) harus diupayakan pada banyak kesempatan.

Sosialisasi budidaya pertanian dengan memperhatikan teknik konservasi tanah dan air juga harus diupayakan. Pelatihan agroforestry terutama dengan jenis-jenis yang telah memiliki jejak rekam yang baik seperti rotan, kemenyan, pala, karet dan sebagainya akan mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan multistata (tajuk) yang sangat baik dapat menangkap dan menyimpan air hujan sehingga air hujan lebih lama tersimpan di tanah sebelum dialirkan ke sungai.

Penebangan liar harus dicegah melalui penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengurangi pendangkalan sungai, pada beberapa tempat dapat dilakukan pengerukan dengan alat berat.***

Cut Rizlani Kholibrina, S.Hut, M.Si
Staf pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Selatan

Perbandingan Metode Tree Sampling dan Plot Sampling dalam Pendugaan Potensi Hutan Tanaman Ekaliptus di Sumatera Utara

2008-09-25T12:44:00.002+07:00

Oleh : Aswandi[1] dan Joko Prayitno[2]

Abstraksi
Inventarisasi hutan dilakukan untuk mengetahui keadaan dan potensi hutan sebagai dasar perencanaan pengelolaan hutan. Kegiatan inventarisasi hutan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sensus dan penarikan contoh (sampling). Cara sampling dapat dilaksanakan dalam waktu yang jauh lebih cepat dan efisien. Salah satu metode inventarisasi yang sedang dikembangkan adalah metode tree sampling yang lebih praktis, mudah dan sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas metode tree sampling terhadap metode plot sampling dalam pendugaan dimensi tegakan ekaliptus di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tree sampling 12 pohon memiliki nilai efisiensi relatif tertinggi dalam pendugaan volume, luas bidang dasar dan jumlah pohon tegakan.

Kata kunci : tree sampling, inventariasi, efisiensi, hutan tanaman, Eucalyptus sp.
[1] Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sumatera Departemen Kehutanan
di Pematangsiantar. Email : andiasw@yahoo.com
[2] Alumni Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Simalungun di Pematangsiantar

ADA APA DENGAN TPTI?

2008-09-25T12:39:00.001+07:00

Oleh : Aswandi

Salah satu pertanyaan yang selalu mengemuka apabila kita berbicara tentang kelestarian hutan adalah apa yang menyebabkan hutan produksi yang dikelola HPH banyak yang rusak atau memiliki produktivitas rendah.

Berbagai jawaban tentang penyebab kerusakan dapat kita peroleh seperti illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, penegakan hukum yang lemah, tidak dilakukannya pembinaan tegakan dan sebagainya.

Banyaknya hutan bekas tebangan yang rusak, tentu saja membuat para rimbawan gerah. Kegerahan tersebut terlihat dengan semakin seringnya TPTI diusik-usik ‘kemapanannya’ sebagai sistem silvikultur di hutan alam. Ada yang beranggapan tidak cocok lagi diterapkan pada hutan bekas tebangan terutama dengan produktivitas rendah, tidak punya dasar ilmiah yang cukup sehingga perlu direvisi, dan berbagai alasan lainnya.

Sesungguhnya apa yang salah dengan TPTI? Konsepnya yang salah atau pelaksanaannya. Apabila kita berpikir pelaksanaan yang salah akibat konsep yang salah, maka tentu saja kita harus segera merevisi atau mengganti konsep tersebut. Tetapi pelaksanaan yang salah juga dapat diakibatkan oleh berbagai eksternalities seperti lemahnya pengawasan, penegakan hukum dan berbagai faktor lainnya yang saling terkait. Kompleks!

Bagi yang berpikir konsep TPTI perlu diganti, telah muncul berbagai sistem baru seperti TJTI, TPTJ dan terbaru TPTII yang berbeda dengan TPTI. Bagi yang masih memandang TPTI tetap sesuai, juga telah muncul pemikiran untuk merevisi sistem tersebut, terutama rangkaiannya yang panjang dengan yang lebih sederhana.

Memang (telah kita sadari) rangkaian tahapan TPTI belum didasari pertimbangan ilmiah yang cukup, sehingga efektivitas tahapan TPTI sering diperdebatkan. Sering muncul pertanyaan perlu tidaknya pengkayaan, pembebasan dan penjarangan.
Belum lagi akses yang sulit pada hutan rawa setelah tebangan terutama setelah jalan cabang (rel) dibongkar mengakibatkan hampir tidak ada kegiatan pembinaan setelah 2 tahun setelah penebangan.

Penyederhanaan
Menggantikan TPTI dengan system silvikultur yang baru atau merevisinya (menyederhanakan)? Dengan mempertimbangkan resiko ekologis yang cukup besar apabila menerapkan sistem silvikultur yang relatif baru, rasanya revisi (penyederhanaan) rangkaian TPTI merupakan hal yang layak dipertimbangkan.

Aksesibilitas yang relatif sulit pada hutan rawa gambut merupakan salah satu pembatas kegiatan pembinaan tegakan setelah jalan rel dibongkar. Oleh karena itu kegiatan pembinaan tegakan seperti pembebasan, pengkayaan dan penjarangan sebaiknya segera dilakukan setelah penebangan.

Sulitnya mengetahui kinerja kegiatan perapihan karena kondisi tegakan masih cukup terbuka dan kemungkinan terduplikasi dengan kegiatan pembebasan maka tahapan ini diintegrasikan dengan kegiatan ITT sehingga ITT dapat dimajukan dari Et+2 menjadi Et+1 sehingga pengadaan bibit lebih segera dilakukan dan penanaman pengkayaan/ rehabilitasi pada Et+2.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja pengawasan kegiatan pembinaan maka perlu diperkuat kembali peran dan tanggung jawab berbagai pihak pemangku kebijakan.
Penyederhanaan tahapan pembinaan tegakan dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan perapihan, pembebasan dengan ITT sehingga kegiatan berikutnya dilakukan lebih awal.
Rangkaian TPTI (pembinaan tegakan) yang disederhanakan menjadi : 1. ITT terintegrasi dengan pembebasan dan penjarangan (Et+1). 2. Pengadaan bibit (Et+1). Penanaman pengkayaan/rehabilitasi (Et+2). Penjarangan lanjutan bersifat opsional.Kegiatan pengkayaan/rehabilitasi lebih diarahkan pada areal terbuka dengan jenis yang tepat.

Estimation Model of Stem Biomass Eucalyptus grandis at Forest Planting PT. Toba Pulp Lestari Sector Aek Nauli Simalungun North Sumatra

2008-09-25T12:13:00.001+07:00

By : Aswandi dan/and Bonifasius Sipayung

Abstract
The objective of the study was to quantify stem biomassa and develop estimation model of above ground biomass for Eucalyptus grandis Hill ex Maiden at Aek Nauli Simalungun North Sumatra. Result of measuring tree dimension of 21 stem samples showed average of diameter,height, and stem volume for 1 – 7 year old plantation were 25,77 cm, 23,67 m and 0,434 m3, respectively and stem fresh weight 437,17 kg. Based on water content 92,48% was calculated average stem biomass at 7 year old plantation 227,10 kg/tree and stand biomassa 230.960,7 kg/ha or 231 ton/ha. Allometrik equation for biomassa estimation was built based on regression analysis and expressed as :
a.
b. B = 590,96(1 – e -1,177 V)
c. B = 0,717 - 12,682 A + 14,084 A2 – 1,084 A3
where B = biomassa (kg), D = diameter (cm), V = volume (m3) and A = age (year).

Keywords : biomass, allometrik, model, diameter, volume, Eucalyptus grandis.

MODEL PENDUGAAN BIOMASSA BATANGEucalyptus grandis PADA HUTAN TANAMAN PT. TOBA PULP LESTARI SEKTOR AEK NAULI SIMALUNGUN SUMATERA UTARA

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menghitung besarnya biomassa batang dan membangun model penduga biomassa di atas tanah jenis Eucalyptus grandis Hill ex Maiden di Aek Nauli Simalungun Sumatera Utara. Hasil pengukuran dimensi pohon dan berat batang terhadap 21 pohon contoh dari kelas umur 1 – 7 tahun menunjukkan bahwa rata-rata diameter, tinggi dan volume batang pohon contoh pada umur 7 tahun adalah 25,77 cm, 23,67 m dan 0,434 m3 berturut-turut dengan berat basah batang 437,17 kg. Dengan rata-rata kadar air batang sebesar 92,48% diperoleh rata-rata biomassa batang pohon pada umur tanaman 7 tahun sebesar 227,10 kg. Besarnya rata-rata biomassa tegakan adalah sebesar 230.960,7 kg/ha atau 231 ton/ha. Rumus alometrik pendugaan biomassa disusun berdasarkan analisis regresi :
a.
b. B = 590,96(1 – e -1,177 V)
c. B = 0,717 - 12,682 A + 14,084 A2 – 1,084 A3
dengan B = biomassa (kg), D = diameter (cm), V = volume (m3) dan A = umur tanaman (tahun).

Kata kunci : biomassa, allometrik, model, diameter, volume, Eucalyptus grandis.

Analytical System Model of Growth Dynamic and Yield Regulation for Over-logged Swamp Forest in Riau

2008-09-25T12:10:00.001+07:00

Aswandi[1]

Abstract
This study was aimed to build model of stand structure dynamic and yield regulation for logged-over uneven-aged swamp forest in Riau Province. Dynamic model of stand structure was developed based on a series data of permanent sampling plot and yield regulation method which was developed based on system analysis model approach. Logged-over natural forest in the concession area of PT. Diamond Raya Timber, Riau Province was selected for analysing the stand structure dynamic which consists of ingrowth, upgrowth and mortality functions. The model was constructed based on species group (Dipterocarpaceae, Non-Dipterocarpaceae and Non-Commercial). The result indicated that silviculture treatments (thinning and liberation) increased stand diameter. Average diameter increment in 3-10 years after timber cutting at permanent plot with silvicultural treatment was 0,43 cm/year and 0,37 cm/year wihout treatments. The result of simulation showed that cutting cycle 35 years decreased the Number of trees for cutting and unsustainable. The increasing of cutting cycle up to 40 years or the decrease diameter cutting limit to 40 cm was an alternative of yield regulation for sustainable yield management.

Keywords : model, stand structure, logged-over forest, analytical system, yield regulation

MODEL ANALISIS SISTEM DINAMIKA PERTUMBUHAN DAN PENGATURAN HASIL HUTAN RAWA BEKAS TEBANGAN DI RIAU

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membangun model analisis sistem dinamika struktur tegakan dan pengaturan hasil hutan rawa tidak seumur di Riau. Model disusun berdasarkan pada seri data petak ukur permanen di hutan alam bekas tebangan pada areal pengusahaan hutan PT. Diamond Raya Timber, Provinsi Riau. Dinamika struktur tegakan terdiri atas ingrowth, upgrowth, dan mortality. Model yang dibangun didasarkan pada kelompok jenis (Dipterocarpaceae, Non-Dipterocarpaceae dan Non-Komersial). Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan siklus tebang 35 tahun, tegakan pada siklus tebang kedua belum mencapai kondisi semula. Memperpanjang siklus tebang hingga 40 tahun atau menurunkan limit diameter hingga kelas diameter 40 merupakan alternatif untuk menjaga kelestarian hasil. Siklus tebang yang semakin panjang ini juga didukung oleh riap diameter yang lebih kecil dari 1 cm/tahun yang menjadi dasar penetapan siklus tebang 35 tahun.

Kata kunci : model, struktur tegakan, hutan bekas tebangan, analisis sistem, pengaturan hasil

[1] Staf Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sumatera di Pematangsiantar
email : andiasw@yahoo.com

Simulation Model of Thinning for Eucalyptus Plantatian Forest

2008-09-25T12:06:00.001+07:00

By :
Aswandi[1]

Abstract
The objective of this study was to developing a simulation model of thinning for eucalyptus plantation forest based on system analysis. The model used for predicting optimal time and intensity of thinning. Simulation to various scenarios of thinning resulted intensity 20% with rotation 5 year and length of plantation rotation 15 year were the optimum prescription of thinning. Yield projection at this prescription were 610,5 m3 per ha or MAI 40,7 m3 per ha per year and average of stand diameter 39,0 cm. This value were accumulation the volume of thinning 80,1 m3/ha and harvesting at the end of rotation 530,4 m3/ha. The model were hyphotetic model and have to conduct validation by developing permanent sampling plots of thinning.

Keywords : model, simulation, system analysis, eucalyptus, North Sumatera

MODEL SIMULASI PENJARANGAN HUTAN TANAMAN EKALIPTUS

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membangun model hipotetis penjarangan hutan tanaman jenis ekaliptus berdasarkan pendekatan analisis sistem. Pada saat ini di lokasi penelitian kegiatan penjarangan belum dilakukan karena orieantasi pengusahaan masih pada hasil biomassa. Model sistem yang dibangun digunakan untuk mengetahui waktu dan intensitas penjarangan yang optimal. Berdasarkan simulasi terhadap berbagai skenario preskripsi penjarangan, intensitas penjarangan 25% dengan rotasi penjarangan 15 tahun memberikan hasil maksimal sebesar 40,7 m3 per ha per tahun atau 610,5 m3 per ha tegakan dengan rata-rata diameter 39,0 cm. Hasil total tersebut diperoleh dari kegiatan penjarangan sebesar 80,1 m3 per ha dan hasil tebangan akhir daur sebesar 530,4 m3 per ha. Model yang dibangun merupakan model hipotetis sehingga validasi sangat perlu dilakukan dengan membangun petak ukur penjarangan di lapangan.

Kata kunci : model, analisis sistem, simulasi, penjarangan, ekaliptus, Sumatera Utara

[1] Staf Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sumatera di Aek Nauli
Email : andiasw@yahoo.com

Growth of Enrichment Planting at Logged over Natural Production Forest in North Sumatra

2008-09-25T12:04:00.001+07:00

By :
Rusli MS Harahap dan Aswandi

Abstract
Enrichment planting as one phase of Indonesian Selective Logging with planting should be studied quantitative and qualitatively for indigenous or exotic fast-growing timber commercial trees. This study was based on the result of different growth characteristic of seedling through plantation at Sialiali and timber consessioner PT. Keang Nam Development Indonesia in North Sumatra. Five species ie: Acacia crassicarpa A. Cunn. ex Benth, A. mangium Wild, Pinus merkusii Jung et de Vries, Shorea platyclados and S. ovalis Bl were planted at one ha of bushes and over loggeg forest areas by spacing 5 x 5 m. The same age of seedling will show different growth increment does to site effect. Exotic fast-growing species show good performance in relative open area, contrary climax-indigenous species has more suitable in more closed vegetation. Comparison growth ten years old in logged over forest and bushes in Sialiali showed that Anisoptera costata Roxb. and Shorea ovata Dryer showed significantly different in height and diameter.

Keywords: enrichment planting, indigenous species, exotic fast-growing species, logged over forest, bushes

PERTUMBUHAN TANAMAN PENGKAYAAN PADA HUTAN ALAM PRODUKSI BEKAS TEBANGAN DI SUMATERA UTARA

Abstrak
Pengkayaan merupakan salah satu kegiatan dalam sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia yang perlu diteliti dalam hal kualitas dan kuantitas jenisnya baik jenis komersil eksotik ataupun jenis asli yang tumbuh cepat. Penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan sifat pertumbuhan anakan yang berasal dari tanaman di Sialiali dan HPH PT. Keang Nam Development Indonesia di Sumatera Utara. Lima jenis yang diuji adalah Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth, A. mangium Wild, Pinus merkusii Jungh. et de Vries, Shorea platyclados V.Sl, dan S. ovalis Bl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur anakan yang sama menghasilkan pertumbuhan yang berbeda menurut tapak. Jenis-jenis eksotik cepat tumbuh lebih baik pertumbuhannya pada tapak yang relatif terbuka. Sebaliknya jenis asli klimaks memiliki pertumbuhan yang lebih baik pada tapak yang relatif tertutup tegakan. Perbandingan pertumbuhan Anisoptera costata Roxb. dan Shorea ovata Dyer umur tanam 10 tahun pada hutan bekas tebangan dan semak belukar di Sialiali menunjukkan perbedaan tumbuh yang nyata baik dalam tinggi dan diameter.

Kata kunci : tanaman pengkayaan, jenis asli, jenis eksotik cepat tumbuh, hutan bekas tebangan, semak belukar

Perception of Strategic Institutes to Criterions and Indicators of Sustainable Forest Management of Natural Production Forest

2008-09-25T12:00:00.001+07:00

By :
Aswandi dan Rusli MS Harahap

Abstract
The objects of this research was to know the perception of various strategic institution to each criterions and indicators specified to attainment of sustainable forest management (SFM) in natural production forest, testing applying of criterion and indicator to know existing problems and also to formulate various strategy of SFM. The result indicate that accomplishment of criterion of prerequisite assumed to own higher level especially indicator of certainty of area of management unit in effort attainment of SFM. Realized by each stakeholder that certainty of this status represent base for certainty of enterprising of forest and uncertainty of this represent root of conflict that happened among forest peoples and forest enterprises. This problems is also happened by the effect of do not accommodate importance forest peoples to forest resources. Therefore strategy of trouble-shooting of forest management have to be aimed at by problem like area arragement, enhancing market and nature resources and enableness socialize. Pursuant to implementation of criterion and indicator assessment, mechanism of assessment specified by tend to difficult to stiff so that accommodate dynamics of change that happened and also tend to have the character of technical prosedural so that require to be re-formulated related especially with various aspect of forest disturbation an specific condition of forest.

Keywords: criterion and indicator, sustainable forest management, Analytical Hierachy Process, forest consession

PERSEPSI LEMBAGA STRATEGIS TERHADAP KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari berbagai lembaga strategis terhadap setiap kriteria indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL), menguji penerapan kriteria dan indikator untuk mengetahui permasalahan yang ada dan merumuskan berbagai strategi pengelolaan hutan lestari. Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan kriteria prasyarat memiliki bobot tertinggi terhadap pencapaian pengelolaan hutan lestari khususnya indikator kepastian kawasan unit manajemen. Disadari oleh masing-masing stakeholder bahwa kepastian status unit manajemen merupakan dasar dari kepastian pengusahaan hutan dan ketidakpastian hal ini merupakan akar dari konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Masalah ini juga diakibatkan oleh tidak terakomodasikannya kepentingan masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Oleh karena itu strategi pemecahannya harus diarahkan pada penetapan kepastian kawasan, perbaikan pasar perkayuan (termasuk pengatasan illegal trade), dan pengikursertaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dalam implementasi penilaian kriteria dan indikator PHAPL, mekanisme penilaian yang terlalu spesifik dan kaku cenderung menyulitkan penilai untuk mengakomodasikan dinamika perubahan yang terjadi dan juga cenderung lebih bersifat teknis prosedural, sehingga diperlukan perumusan kembali terutama berkaitan dengan berbagai aspek gangguan dan kondisi spesifik hutan alam produksi.

Kata kunci: kriteria dan indikator, pengelolaan hutan lestari, Hak Pengusahaan Hutan.

[1] Staf peneliti pada Balai Litbang Kehutanan Sumatera di Aek Nauli
email : andiasw@yahoo.com

Potency of Roppabinu (Castanopsis tungurrut A.DC.) for Multipurpose-tree

2008-09-25T11:56:00.002+07:00

By :
Rusli MS Harahap, Darmawan Edy, dan/and Aswandi

Abstract
Roppabinu (Castanopsis tungurrut A.DC) is belong to Fagaceae, one of multiple purpose of tree species that promising for plantation on private or protection forest because of its good wood quality and producing edible nut. The chemical nut composition were 45.85% of starch, 52,71% of carbohydrate, 3.11% of protein, and 1.17 % of fat. The seeds were very low germination percentage, and eating by wild fig, it would be extinct species if not be preserved. Vegetative propagation for plantation establishment should be carried out.

Keywords: Castanopsis tungurrut, private forest, roppabinu

Potensi Roppabinu (Castanopsis tungurrut A.DC) Untuk Pohon Serbaguna

Abstrak
Roppabinu (Catanopsis tungurrut A.DC.) termasuk jenis Fagaceae, pohon yang tepat untuk ditanam di hutan rakyat atau di hutan lindung karena selain pohonnya cocok untuk kayu pertukangan juga menghasilkan buah yang dapat dimakan. Komposisi kimia buahnya terdiri dari 45,85% pati, 52,71 % karbohidrat, 3,11 % protein, dan 1,17 % lemak. Biji sangat lambat berkecambah dan disukai babi hutan sehingga akan mengalami kepunahan kalau tidak dilestarikan. Teknologi perbenihan terutama pengembangbiakan secara vegetatif perlu diupayakan.

Kata kunci: Castanopsis tungurrut, hutan rakyat, kayu pertukangan

Estimation Model of Standing Tree Volume Using Integration of Taper Function for Meranti : Case Study in Forest Consessioner PT. KNDI North Sumatra

2008-09-25T11:49:00.002+07:00

By :
Aswandi, Darmawan Edy, dan Dodo A. Suhada

Abstract
Variability of tree stem forms limits the use of volume table and form factor in the tree volume estimation to specific species and location. The form factor of 0.7 that generally used in forest inventory today tends to produce a biased volume estimation, especially for non-linear stem form. This study is objected to find a more accurate model on the standing tree volume estimation by integrating taper function. Based on measurement of 424 sections of 89 sample trees, the proposed taper function and standing tree volume estimation models are:
Text
where d : diameter at height h, D : diameter at breast height, h : measured height at certain point of the tree, and H : total height up to merchantable stem. Estimation of standing tree volume using this integration of taper function for meranti (Shorea spp.) produced high accuracy estimation and flexibility.
Keywords : tree volume, model, taper function, form factor, volume table, meranti

Telah diterbitkan pada Jurnal Hutan dan Konservasi Alam. 2005.
Full text : Hubungi andiasw@gmail.com

Ingrowth, Upgrowth and Mortality Model for Overlogged Swamp Forest in Province of Riau

2008-09-25T11:45:00.002+07:00

By :
Aswandi

Abstract
Forest growth after selective logging represent stand dynamics through growth new tree (ingrowth), increasing of growth phase (upgrowth) and death trees (mortality). The objective of this study were to develop ingrowth, upgrowth and mortality estimation models for swamp forest by using permanent plot data series timber consessioner PT. Inti Prona Province of Riau. Model built indicate that rate of ingrowth, upgrowth and mortality influenced by basal area, stand density, and size of tree. Ingrowth and upgrowth rate correlating negativity with stand basal area, and ingrowth and upgrowth will progressively lower at basal area of which excelsior. While mortality rate correlate positive with of basal area, so that mortality rate will excelsior at greater basal area.

Keywords: ingrowth, upgrowth, mortality, basal area, density, model, stand structure, swamp forest

Model Ingrowth, Upgrowth dan Mortality pada Hutan Rawa Bekas Tebangan di Provinsi Riau

Abstrak
Pertumbuhan hutan setelah penebangan merepresentasikan dinamika pertumbuhan tegakan melalui penambahan individu pohon baru (ingrowth), peningkatan fase pertumbuhan melalui pertambahan diameter (upgrowth) dan kematian pohon penyusun tegakan (mortality). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model penduga ingrowth, upgrowth dan mortality hutan rawa dengan menggunakan data seri petak ukur permanen HPH PT. Inti Prona Propinsi Riau. Model yang dibangun menunjukan bahwa laju ingrowth, upgrowth dan mortality dipengaruhi oleh luas bidang dasar tegakan, kerapatan tegakan dan ukuran pohon. Laju ingrowth dan upgrowth berhubungan negatif dengan luas bidang dasar tegakan, dan ingrowth dan upgrowth akan semakin rendah pada luas bidang dasar tegakan yang semakin besar (tegakan yang lebih rapat). Sedangkan laju mortality berhubungan positif dengan luas bidang dasar tegakan, sehingga laju mortality akan semakin tinggi pada luas bidang dasar tegakan yang semakin besar.

Kata kunci : ingrowth, upgrowth, mortality, luas bidang dasar, kerapatan tegakan, model, struktur tegakan, hutan rawa.

Telah diterbitkan pada Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Bogor Volume II No. 4 Tahun 2005. Hal. 361-375

Site index prediction model for Gmelina arborea plantation forest at Pasir Mandoge North Sumatra

2008-09-25T11:37:00.002+07:00

by :
Aswandi dan Cica Ali

Abstract
This research was aimed to finding site index prediction model for Gmelina arborea plantation at Pasir Mandoge North Sumatera. The contruction of the model was based on the relationship between upperheight and age of the stand. Data were collected through measuring 24 experimental plot taken in plantation of 5 – 8 years old in North Sumatera. Data processing with non linear regression analysis and least square method produced the following model : log SI = log H – 0,809 (A-1- 8-1) where SI : site index; H : upperheight; A : age (years), and 8 : age index (years); for site index prediction. Determination coefisien (R2), aggregate difference (AgD) and average of percentage deviation (AvD) of this site index model is 86.1%, 0.798, and 7.63, respectively.

Keywords : site index, gmelina, forest plantation, upperheight, model

MODEL PENAKSIRAN INDEKS TEMPAT TUMBUH HUTAN TANAMAN Gmelina arborea DI PASIR MANDOGE SUMATERA UTARA

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model penduga kualitas (indeks) tempat tumbuh hutan tanaman Gmelina arborea di Pasir Mandoge Sumatera Utara. Penyusunan model didasarkan pada hubungan antara peninggi dan umur tegakan. Data dikumpulkan melalui pengukuran 24 pot penelitian berukuran 0,1 ha yang dibangun pada tegakan berumur 5 – 8 tahun. Pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi non linear dan metoda kuadrat terkecil menghasilkan model: log SI = log H – 0,809 (A-1- 8-1) dimana SI : indeks tempat tumbuh; H : peninggi (m); A : umur tegakan (tahun), and 8 : umur indeks; untuk menduga kualitas tempat tumbuh. Model ini cukup handal dengan koefisien determinasi (R2), simpangan agregat (AgD) dan rata-rata persentase simpangan (AvD) adalah 86,1%, 0,798, dan 7,63, berturut-turut.
Kata kunci : indeks tempat tumbuh, gmelina, peninggi, model, hutan tanaman

Growth and Yield Model for Gmelina arborea Plantation Using Temporary Sampling Plots in North Sumatra

2008-09-25T11:31:00.002+07:00

By :
Aswandi dan Cica Ali

Abstract
The objective of the study was to develop sustainable growth and yield model for Gmelina arborea at Pasir Mandoge Simalungun North Sumatra. Data from 12 temporary sampling plots were used to formulate the model which include stand diameter and height function, number of trees per hectare prediction model, basal area and stand volume equation. That plots taken at stands 5 – 8 years old. Site quality was calculated by following the site index equation SI = H*{(1-e-0.237*8)/ (1-e-0.237*A)}that developed based on relationship dominant height with stand age. Volume yield at rotation 8 year old is 178.74 m3 ha-1 with MAI 22.34 m3 ha-1 yr-1. Yield prediction model were developed by regression analysis. Mean of diameter, height, basal area and stand volume expessed as :
a. Stand dbh model : ln D = 5.84 - 6.27 A-1 - 0.511 ln S -0.00066 N
b. Stand mean height model : ln H = - 4.09 + 4.07 lnA -1.46 ln B+ 1.15 ln N - 1.30 ln S
c. Number trees prediction model : ln N = 8.80 + 0.227 ln B - 0.817 ln D - 0.227 ln S
d. Stand basal area model : ln B = 5.26 - 0.0281 S - 8.05 A-1 - 0.151 S/A
e. Volume yield model : ln V = 2.02 + 0.0407 S + 0.65 A-1 + 0.682 ln B
where D : dbh (cm), H : mean height (h), V : stand volume (m3 ha-1), A : age (yr), B: basal area (m2), and S : site index. Derived curves plotted against age provide sigmoid-shaped yield curves. This result supports the biological principle of stand development.

Keywords : Growth and yield, model, Gmelina arborea, North Sumatra.

MODEL PERTUMBUHAN DAN HASIL HUTAN TANAMAN Gmelina arborea MENGGUNAKAN PETAK UKUR TEMPORER DI SUMATERA UTARA

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pertumbuhan dan hasil jenis Gmelina arborea di Pasir Mandoge Simalungun Sumatera Utara. Data pengukuran 12 plot ukur temporer digunakan untuk merumuskan model penduga diameter, tinggi, jumlah pohon per hektar, luas bidang dasar dan volume tegakan. Semua plot tersebut berada pada tegakan yang berumur 5 – 8 tahun. Kualitas tempat tumbuh dihitung menggunakan persamaan indeks tempat tumbuh SI = H*{(1-e-0.237*8)/ (1-e-0.237*A)} yang dibangun berdasarkan hubungan antara peninggi dengan umur tegakan. Hasil volume pada umur rotasi 8 tahun adalah 178,74 m3 ha-1 dengan MAI)sebesar 22,34 m3 ha-1 tahun-1. Model prediksi pertumbuhan dan hasil dibangun berdasarkan analisis dan diperoleh :
a. Model dbh tegakan : ln D = 5.84 - 6.27 A-1 - 0.511 ln S -0.00066 N
b. Model tinggi tegakan : ln H = - 4.09 + 4.07 ln A - 1.46 ln B+ 1.15 ln N - 1.30 ln S
c. Model penduga jumlah pohon : ln N = 8.80 + 0.227 ln B - 0.817 ln D - 0.227 ln S
d. Model luas bidang dasar : ln B = 5.26 - 0.0281 S - 8.05 A-1 - 0.151 S/A
e. Model volume : ln V = 2.02 + 0.0407 S + 0.65 A-1 + 0.682 ln B
Model-model tersebut menghasilkan kurva pertumbuhan berbentuk sigmoid. Hasil ini mendukung prinsip-prinsip biologi perkembangan tegakan.

Kata kunci: model, pertumbuhan dan hasil, Gmelina arborea, Sumatera Utara

Telah diterbitkan pada :
Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Bogor Volume II no. 4 Tahun 2005. Hal. 303-416

Kajian Sistem Silvikultur dan Pertumbuhan Hutan Bekas Tebangan pada Berbagai Tipe Hutan di Sumatera Utara

2008-09-25T11:01:00.004+07:00

Oleh :
Aswandi dan Rusli MS Harahap

ABSTRAK
Dasar ilmiah berbagai sistem silvikultur seperti TPI, TPTI, TPTJ, TJTI belum dikuasai secara tepat, sehingga penerapannya secara teknis menghadapi banyak masalah. Hal ini pelu dikaji mengingat kompleksnya permasalahan kehutanan di Indonesia dan telah masuknya pengelolaan hutan pada siklus tebangan kedua yang menyebabkan pengelolaan hutan mengarah pada pengelolaan hutan bekas tebangan. Tindakan pembinaan tegakan hingga umur 8 tahun setelah penebangan pada beberapa IUPHHK di Sumbagut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap prediksi riap diameter dan siklus tebang 35 tahun pada siklus tebangan kedua belum memberikan hasil lestari. Hal ini didukung oleh riap diameter yang lebih kecil dari satu centimeter per tahun. Oleh karena itu memperpanjang siklus tebang atau menurunkan limit diameter merupakan alternatif untuk menjaga kelestarian hasil. Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembinaan tegakan dalam TPTI, dapat dilakukan alternatif penyederhanaan tahapan pembinaan tegakan dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan perapihan, pembebasan dengan Inventarisasi Tegakan Tinggal pada satu tahun setelah penebangan sehingga kegiatan berikutnya dilakukan lebih awal. Penanaman pengkayaan dapat dilakukan pada tapak-tapak terbuka dengan jenis-jenis yang tepat dan sesuai untuk masing-masing tipe hutan segera setelah penebangan.

Kata kunci : sistem silvikultrut TPTI, pembinaan tegakan, riap, hutan bekas tebangan

Makalah Penunjang pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian: Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Padang, 20 September 2006

Full text : Hubungi andiasw@gmail.com

Phenotypic Variation on Agathis borneensis Warb. of Sipagimbar in Aek Nauli, North Sumatra

2008-09-25T10:27:00.001+07:00

By :
Komala, Aswandi, Rusli M.S Harahap, dan Edi Kuwato

Abstract
This research was conducted at the arboretum of Forestry Research Institute of Sumatra at Aek Nauli. The objective of studies were to know phenotypic variation of Agathis borneensis Warb. in the total height, stem and branch diameter, branch angle, internode length, crown width, length and width of leaves of two shoot color agathis of 7 years old. The source of wildlings was the natural stand of A. borneensis Warb. at Sipagimbar, South Tapanuli North Sumatera. t-paired test from ten sample from two shoot color (greenish and reddish brown) indicated that there were significant difference on total height, branch diameter, branch angle, internode length, crown width and length of leaves. There are no differences on stem diameter and width of leaves. It can be concluded that there are two types population of agathis at Sipagimbar. Research on anatomical and wood characteristic should be done to investigate if they are any differentiation on species or varieties and plantation agathis for in-situ conservation are recommended at Sipagimbar.

Key words : Agathis borneensis Warb., phenotypic variation, conservation.

Keragaman Penotipa Agathis borneensis Warb. Asal Sipagimbar di Aek Nauli Sumatera Utara

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi penotipa Agathis borneensis Warb. asal Sipagimbar yang ditanam di arboretum Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sumatera di Aek Nauli. Keragaman penotipa yang diamati adalah tinggi total, diameter batang dan cabang, sudut cabang, panjang internoda, lebar tajuk, panjang dan lebar daur dari dua warna pucuk agathis yang telah berumur 7 tahun. Sumber benih berasal dari tegakan alami agathis di Sipagimbar, Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Analisis ragam terhadap sepuluh sample dari masing-masing warna pucuk (hijau dan cokelat kemerahan) mengindikasikan terdapat perbedaan dalam ukuran tinggi total, diameter dan sudut cabang, jarak internoda, dan lebar tajuk. Sedangkan diameter batang dan lebar daun tidak berbeda antar kedua warna pucuk. Diduga terdapat dua jenis populasi alami agathis di Sipagimbar. Penelitian anatomi dan karakteristik kayu sebaiknya dilakukan apabila dua populasi tersebut mengindikasikan spesies atau varietas yang berbeda dan disarankan penanaman agathis secara in-situ di Sipagimbar.

Kata kunci : Agathis borneensis Warb., keragaman penotipa, konservasi.

Telah diterbitkan pada : Info Hutan Vol. III No. 3, Hal 213-217, 2006

Full text dapat hubungi Aswandi (andiasw@gmail.com)

REHABILITATION OF CRITICAL LAND : Experience from Enrichment Planting on Bushes and Imperata land in Sialiali, South Tapanuli North Sumatra

2008-09-25T05:26:00.002+07:00

By :
Aswandi dan Rusli MS Harahap
Forest Research Institute of Aek Nauli in North Sumatra.
Jl. Raya Parapat Km 10,5 Sibaganding Parapat Sumatara Utara. Email : andiasw@yahoo.com

Abstract

During 2003 – 2007 period, more than 40 species were planted on different land cover in Siali-ali South Tapanuli. Endemic and exotic-past-growing species were planted on imperata grassland, under canopy of past-growing plantation and enrichment planting on bushes and young secondary forest. Height and diameter measurement indicated that land cover types were influenced the plant growth. Exotic-past-growing species i.e. Acacia crassicarpa A. Cunn. ex Benth and Eucalyptus urophylla ST. Blake were grew well on open site i.e. imperata grassland and bushes, but endemic species i.e. Shorea platyclados V.Sl, and S. ovalis Bl have good performance in diameter and height growth on more closed-vegetation area i.e. young secondary forest. Dryobalanops aromatica Gearth plantation where their seedling originaly from Natal North Sumatra on bushland showed good performance in diemeter and height growth. Average of height trees at three years old plantation were 160 centimeters. Enrichment plantation with Shorea pinanga Scheff seedlings at 10 years old Acacia crassicarpa stand were indicated good adaptability this species under fast-growing species canopy which average of height were reached 80 centimeters in two years plantation. There were significant different between growth of Anisoptera costata Roxb. dan Shorea ovata Dyer at 10 years old plantation in secondary forest and bushes. Average of diameter and heigh S. ovata that planted under young secondary forest canopy were smaller (only 0.5 centimeters and 0.5 meters) as compared to their plantation in bushes (7.4 centimeters and 13.68 meters). More significant difference were showed by A. costata plantation. Average of diameter were 12.75 centimeters in bushes but only 0.62 centimeters under young forest canopy. Average of diameter and height A. costata were attainded 12.8 centimeters and 16.50 meters which planted on bushes.

Keywords: enrichment planting, indigenous species, exotic fast-growing species, secondary forest, imperata land, bushes

REHABILITASI LAHAN KRITIS :
Pengalaman Penanaman Pengkayaan pada Lahan Alang-alang dan Semak Belukar
di Siali-ali Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Abstrak

Selama periode 2003 – 2007 telah dilakukan ujicoba penanaman pengkayaan pada berbagai tipe penutupan lahan di Siali-ali Tapanuli Selatan. Telah ditanam lebih dari 40 jenis tanaman dengan jumlah tanaman per jenis yang tidak seragam pada lahan alang-alang, di bawah tegakan hutan tanaman dan pengkayaan semak belukar dan hutan sekunder muda. Jenis yang ditanam berasal dari jenis endemik maupun eksotik. Hasil pengukuran pertumbuhan menunjukkan bahwa tipe penutupan lahan mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Jenis-jenis eksotik cepat tumbuh seperti Acacia crassicarpa A. Cunn. ex Benth dan Eucalyptus urophylla ST. Blake tumbuh lebih baik pada tapak yang relatif terbuka seperti padang alang-alang dan semak belukar muda, sebaliknya jenis endemik diantaranya Shorea platyclados V.Sl, dan S. ovalis Bl memiliki pertumbuhan yang lebih baik pada tapak yang relatif tertutup tegakan. Penanaman semai Dryobalanops aromatica Gearth yang berasal dari Natal Sumatera Utara pada areal terbuka seperti semak belukar menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pada umur tiga tahun setelah tanam rata-rata tinggi tanaman mencapai 160 cm. Penanaman pengkayaan jenis Shorea pinanga Scheff. di bawah tegakan Acacia crassicarpa yang berumur 10 tahun menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dari jenis meranti tersebut. Pada umur dua tahun setelah tanam rata-rata tinggi tanaman mencapai 80 cm. Terdapat perbedaan pertumbuhan yang signifikan Anisoptera costata Roxb. dan Shorea ovata Dyer pada umur tanam 10 tahun yang ditanam pada hutan bekas tebangan dan semak belukar. Rata-rata diameter dan tinggi tanaman S. ovata di bawah naungan tegakan hutan muda lebih rendah yakni 0,5 cm dan 0,5 m dibandingkan pertumbuhan tanaman yang ditanam di semak belukar sebesar 7,4 cm dan 13,68 m. Respon yang lebih berbeda ditunjukkan oleh pertumbuhan diameter dan tinggi A. costata. Rata-rata diameter mencapai 12,75 cm pada semak belukar dibandingkan rata-rata 0,62 cm permudaan di bawah tegakan hutan sekunder muda. Rata-rata tinggi tanaman A. costata mencapai 16,50 m yang ditanam pada areal semak belukar.

Kata kunci : tanaman pengkayaan, jenis asli, jenis eksotik cepat tumbuh, hutan sekunder, alang-alang, semak belukar

POTRET PENGELOLAAN HUTAN DI ACEH SELATAN : Tantangan dan Alternatif Strategi

2008-09-18T11:27:00.002+07:00

Oleh : Cut Rizlani Kholibrina

RINGKASAN

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang didominasi oleh kawasan lindung (70,55%) sehingga kegiatan pengelolaan hutannya tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Adanya kesenjangan kebutuhan dibandingkan suplai kayu yang dapat dipenuhi dari penebangan dan perdagangan legal serta kurangnya penegakan hukum telah mengakibatkan penebangan liar (illegal logging) masih tetap berlangsung. Illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan degradasi hutan yang mengakibatkan bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, abrasi pantai, kekeringan serta penurunan pendapatan negara dan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi.

Karena illegal logging sangat terkait dengan kesenjangan permintaan dan suplai kayu, kemiskinan masyarakat, dan penegakan hukum yang lemah maka usaha pemberantasannya harus diarahkan pada aspek penataan pasar kayu (termasuk restrukturisasi industri), pemenuhan bahan baku substitusi dan pembangunan hutan tanaman industri sebagai andalan sumber kayu selain hutan alam. Hukum adalah senjata utama pemberantasan illegal logging. Kerjasama lintas instansi terkait seperti Dinas dan Departemen Kehutanan, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan harus dikuatkan. Pemenuhan personil, sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan harus direalisasikan berdasarkan kebutuhan. Tanpa dukungan yang memadai sangat sulit diharapkan petugas lapangan bekerja maksimal terutama dengan luasnya areal hutan yang harus diawasi oleh petugas yang terbatas.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggali berbagai alternatif pemanfaatan hasil hutan selain kayu yang bernilai tinggi seperti budidaya dan pengolahan rotan dan gaharu, penyadapan damar, kemenyan, dan tanaman perkebunan dan pertanian yang ditanam secara tumpang sari dengan tanaman kehutanan, akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penebangan kayu dan perambahan lahan untuk perluasan lahan pertanian dan perkebunan.

REHABILITASI LAHAN KRITIS DENGAN HUTAN KEMASYARAKATAN

2008-09-17T14:11:00.001+07:00

Oleh :
Aswandi

Kondisi sumberdaya hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah mengalami kerusakan yang serius. Akibat pengelolaan yang tidak tepat, lahan kritis meningkat setiap tahunnya hingga saat ini telah mencapai luas 43 juta ha, dengan laju deforestasi lebih dari 1,6 juta ha/tahun. Bahkan Walhi mencatat laju kerusakan hutan yang lebih besar yakni 3,8 juta ha/tahun atau 7,2 ha untuk setiap menitnya. Kerusakan hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan banjir, tanah longsor dan kekeringan yang telah menimbulkan bencana nasional.

Berbagai upaya untuk menangani lahan kritis ini telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama, antara lain melalui program reboisasi dan penghijauan. Akan tetapi keberhasilan fisik dari kegiatan reboisasi dan penghijauan tersebut relatif rendah yakni sekitar 68% dan 21 %, belum lagi jika yang menjadi tolak ukur penilaian adalah kualitas lahan yang telah direhabilitasi, tentu akan lebih rendah lagi.

Hal ini kemungkinan dapat disebabkan karena kurang tepatnya teknologi yang diterapkan seperti pemilihan jenis atau teknik rehabilitas, kondisi lahan yang ekstrim, serta kesenjangan antara kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap masalah ini dengan tindakan nyata untuk mengatasinya dimana terdapat kecenderungan kegiatan ini dikerjakan hanya dalam kerangka keproyekan atau bersifat seremonial saja. Upaya pemerintah untuk mengatasi degradasi lingkungan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan juga mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan terutama terkait dengan dana trilyunan rupiah yang dibutuhkan.
Sesungguhnya meluasnya lahan kritis tidak dapat dilepaskan persoalan yang terjadi dalam masyarakat seperti tekanan yang tinggi akan kebutuhan lahan, perladangan berpindah, penggembalaan yang berlebihan, pembakaran yang tidak terkendali, dan illegal logging sehingga pemecahannya juga tidak dapat dilepaskan dari pemecahan pemecahan yang dihadapi masyarakat itu tersebut.

Oleh karena itu strategi penanganan lahan kritis perlu diubah melalui pendekatan holistik dengan fokus sumberdaya berbasiskan masyarakat. Karena penanganan tanah kritis tersebut berhubungan erat dengan masalah kemiskinan, kesempatan kerja yang terbatas dan lingkungan yang terdegradasi, maka selain penyiapan fisik areal yang akan direhabilitasi juga diperlukan kajian kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah pemetaan sosial budaya tentang kekuatan sumberdaya dan kearifan tradisional yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pendekatan hal ini, upaya peningkatan produktivitas lahan kritis hanya akan dapat berhasil apabila masyarakat dilibatkan sebagai aktor utama serta mereka memperoleh peningkatan kesejahteraan dari kegiatan tersebut. Tanpa hal ini, program rehabilitasi lahan yang dicanangkan diramalkan tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Tanpa pelibatan masyarakat, siapa yang akan memelihara tanaman yang telah ditanam? Akan mustahil rasanya masyarakat yang miskin secara sukarela meluangkan waktunya untuk sesuatu yang tidak memberikan peningkatan kesejahteraan langsung bagi mereka.

Karena masyarakat merupakan aktor utama kegiatan, maka mereka harus diikutsertakan dari setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasinya. Syukur-syukur kesadaran tentang pentingnya kegiatan rehabilitasi lahan kritis tersebut tumbuh diri masyarakat sendiri sehingga kepedulian untuk memelihara tanaman yang telah ditanam tetap tinggi.

Sesungguhnya pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan serupa telah lama dan banyak dilaksanakan, namun keikutsertaan tersebut cenderung sebagai objek atau hanya sebagai pekerja proyek di lapangan. Masyarakat tidak diikutsertakan dalam setiap tahapan sehingga kesadaran untuk tetap memelihara tanamannya setelah kegiatan penanaman berlangsung tidak tumbuh. Apalagi cerita akan terbangunnya kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan tersebut, sangat jauh dari harapan.

Sudah banyak cerita tentang kegagalan program rehabilitasi akibat tidak diikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perencanaannya. Contoh terkini adalah pengadaan bibit durian sebagai pohon multiguna yang akan ditanam pada salah satu lahan kritis di dataran tinggi di Sumatera. Tetapi bibit tersebut menjadi sia-sia karena masyarakat tidak berkenan menanamnya dan ironisnya masyarakat tersebut mengetahui bahwa jenis tersebut tidak cocok ditanam di dataran tinggi. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan kurangnya iptek yang dimiliki oleh perencana kegiatan tersebut.

Sesungguhnya banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan tetapi salah satu yang cukup dikenal adalah sistem hutan kemasyarakatan. Pembangunan hutan kemasyarakatan didasarkan pada filosofi bahwa masyarakat tidak sekedar diberikan alternatif untuk tidak merusak hutan, melainkan diarahkan pada pemberian kesempatan dan kepercayaan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan terutama hasil hutan non kayu sehingga tercipta interaksi positif antara masyarakat dan hutan melalui pengelolaan partisipatif.

Salah satu kegiatan dalam hutan kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk rehabilitasi lahan adalah agroforestry (wana tani). Terdapat berbagai pola agrofrestry yang dapat digunakan misalnya pola agrosilvopastural. Pola ini memadukan penanaman tanaman pertanian musiman, kehutanan, dan sumber pakan ternak sehingga cocok untuk digunakan untuk rehabilitasi lahan akibat pengembalaan yang berlebihan (over grazing). Pola lainnya adalah silvofishery yang menggabungkan kegiatan penanaman kehutanan dan perikanan sehingga pola ini dapat digunakan untuk merehabilitasi lahan mangrove misalnya.

Selain dua diatas masih terdapat pola-pola agroforestry lainnya, tetapi satu hal yang sama adalah bahwa penanaman pohon dilakukan bersamaan dengan berbagai jenis tanaman pertanian. Berbagai praktek agroforestry menunjukkan bahwa sistem ini memberikan dampak ganda berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan peningkatan produktivitas lahan dan kelestarian hutan disisi lain. Selain memperoleh kesejahteraan dari tanaman pertanian semusim yang ditanam di antara tanaman kehutanan, teknik ini memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas tanah berupa meningkatnya ketersediaan unsur hara dan bahan organik serta menekan laju erosi tanah.

Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah kesesuaian jenih tanaman yang akan ditanam dengan lokasi yang akan direhabilitasi. Seharusnya pemilihan jenis tanaman tidak boleh dilepaskan dari faktor penyebab dari timbulnya degradasi lahan itu sendiri. Misalnya, karena pengembalaan liar dan kebakaran hutan merupakan faktor utama penyebab degradasi lahan di suatu daerah maka jenis yang dipilih sebaiknya harus tahan terhadap kebakaran berulang dan kekeringan, serta dapat dijadikan pakan ternak. Akan lebih menarik masyarakat jika jenis yang dipilih telah dikenal masyarakat baik kesesuaian dengan tempat tumbuh atau memiliki prospek ekonomi yang baik, tanaman gaharu misalnya. Satu hal lagi yang tidak boleh luput dari perhatian adalah hak atau status akan lahan karena sistem agroforestry merupakan sistem yang permanen dan memiliki rotasi atau masa waktu yang lama maka hak atas sumberdaya yang tumbuh pada lahan tersebut harus jelas aturan mainnya.

Diharapkan peningkatan kesejahteraan dari kegiatan hutan kemasyarakat ini dalam jangka panjang akan mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumber hutan dalam bentuk illegal logging dan perambahan lahan bahkan masyarakat secara sadar akan mempertahankan setiap jengkal hutan dari kerusakan, apapun penyebabnya***

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN PINUS TAPANULI DAN KERINCI

2008-09-16T13:44:00.002+07:00

Oleh : Aswandi
Staf Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sumatera

Apabila kita melewati kawasan hutan Aek Nauli sekitar 40 menit perjalanan darat dari Pematangsiantar menuju Parapat kita akan disuguhi deretan pohon-pohon pinus yang sangat indah yang memberi kesan seakan-akan kita tengah berada di kawasan bumi bagian utara. Akan tetapi tahukah kita bahwa pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) yang juga disebut tusam atau sulu dalam bahasa Batak (Sala – Gayo; Uyeum – Alas; Susugi – Minangkabau; Sigi – Kerinci) merupakan satu-satunya jenis pinus yang tumbuh alami di Indonesia bahkan di seluruh bumi bagian selatan. Di Indonesia pun jenis ini hanya tumbuh alami di Sumatera yakni di Aceh, Tapanuli dan Kerinci. Tidak banyak yang tahu bahwa deretan tusam yang kita lihat tersebut dan pada berbagai tempat di pinggir jalan lainnya bukan merupakan tusam asli Tapanuli tetapi merupakan tusam Aceh. Lalu dimana dapat kita jumpai tusam asli (strain) Tapanuli?

Tusam Tapanuli
Tusam sesungguhnya telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Tapanuli dan Aceh. Batangnya dimanfaatkan masyarakat untuk tiang, balok dan papan. Di kalangan masyarakat Batak kayunya dianggap tahan lama dan tidak membusuk jika ditanam dalam tanah. Junghuhn, penemu tusam, mengemukakan bahwa kayu tusam digunakan masyarakat untuk penerangan (obor) karena kandungan getah (resin) yang terkandung pada kayu mengakibatkannya mudah menyala. Saat ini jenis yang juga dikenal dalam dunia perdagangan sebagai pinus Sumatra (Sumatran pine) ini dapat digunakan sebagai bahan baku pulp-kertas, kayu bangunan dan hasil bukan kayu berupa getah/gondorukem.

Dibandingkan tusam asli Aceh yang telah menyebar di seluruh Indonesia, populasi tusam asli Tapanuli hanya tersebar di daerah beberapa daerah di Tapanuli (Sipahutar, Dolok Tusam, Garoga, Sialogi, Dolok Saut, dan daerah-daerah di sekitarnya). Walaupun sejak pemerintahan kolonial Belanda tusam telah banyak ditanam di Sumatera dan Jawa untuk penghijauan dan reboisasi maupun hutan tanaman, tusam yang ditanam umumnya merupakan tusam asli Aceh. Keiding seorang peneliti dari Denmark mencatat bahwa hampir 90% tusam yang ditanam pada periode 1930 – 1970 merupakan tusam Aceh dan 10% sisanya tusam Tapanuli, sedangkan tusam Kerinci tidak diketahui. Dalam dunia akademisi, jika orang berbicara tentang tusam (pinus) maka yang dibicarakan tersebut kemungkinan besar adalah tusam Aceh.

Bagaimana kita membedakan tusam asli Tapanuli dengan tusam Aceh? Secara sekilas mungkin tidak terlihat perbedaan. Akan tetapi apabila kita cermati terlihat perbedaan yang cukup nyata dari warna daun, kulit batang, produktivitas getah, penampakan tekstur kayu, dan percabangan pohon. Tusam Tapanuli mempunyai batang yang relatif lurus, percabangan dan tajuk yang lebih ramping, kulit batang tipis dan tidak beralur, warna daun lebih muda dan rata-rata jumlah biji per kerucut buah yang lebih sedikit dibandingkan dengan tusam Aceh.

Produktivitas biji yang lebih rendah serta sulitnya menemukan tegakan induk akibat penyebarannya pada daerah-daerah dengan topografi yang sulit (umumnya pada kawasan lindung) mengakibatkan Belanda lebih memilih mengembangkan tusam Aceh. Produktivitas getah yang lebih banyak juga mendorong pemilihan tusam Aceh untuk kegiatan-kegiatan reboisasi dan pembangunan hutan tanaman untuk menghasilkan resin gondurukem. Akan tetapi bukan berarti bahwa tusam Tapanuli tidak memiliki kelebihan. Dengan serat yang lebih indah akibat relatif sedikitnya percabangan, batang yang lebih lurus, dan kandungan resin yang lebih sedikit, nilai ekonomis kayu pertukangan tusam Tapanuli lebih tinggi dibandingkan tusam Aceh. Pada saat ini nilai pasar kayu tusam Tapanuli dapat mencapai dua kali lipat dari tusam Aceh. Selain untuk kayu pertukangan, tusam juga dimanfaatkan untuk bahan baku pulp, salah satunya pada industri kertas kraft di Aceh.

Ancaman
Akan tetapi nilai ekonomi kayu tusam Tapanuli yang lebih tinggi selain menjadi kelebihan tetapi juga merupakan ancaman bagi kelestariannya. Kurangnya usaha-usaha pelestarian dan pembangunan hutan tanaman tusam Tapanuli dan tingginya intensitas kegiatan penebangan pada daerah-daerah penyebaran alaminya di Tapanuli (Utara dan Selatan) mengakibatkan populasinya semakin menipis. Apabila kita amati, setiap harinya tidak kurang dari sepuluh truk dengan kapasitas 8-15 m3 per truk mengangkut kayu tusam dari berbagai lokasi penebangan (hutan alam dan hutan rakyat) di Tapanuli untuk dibawa ke sentra industri kayu di Medan.

Tanpa adanya usaha-usaha untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan penebangan dan kebijakan yang dapat melindungi populasi alaminya, tusam Tapanuli akan semakin terancam. Banyaknya kegiatan penghijauan dan reboisasi (salah satunya Gerhan) yang menggunakan tusam Aceh juga harus menjadi perhatian karena dapat menjadi ancaman bagi potensi genetik tusam Tapanuli.
Kekhawatiran ini sesungguhnya sudah mulai terjadi, berpuluh-puluh truk semai tusam Aceh dari beberapa sentra penyemaian tusam (misal di Simalungun) di tanam di berbagai lokasi Gerhan di Tapanuli. Alasan tidak diketahui dan tersedianya sumber benih yang baik (atau bersertifikat) dapat menjadi pemakluman hal ini terjadi untuk sementara waktu. Ironisnya, bukan orang awan saja yang tidak dapat membedakan tusam Aceh dengan tusam Tapanuli, sebagian akademisi dan pengambil kebijakan juga keliru menyatakan bahwa tusam yang banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalan menuju Parapat dari Medan adalah tusam asli Tapanuli. Padahal yang kita lihat tersebut adalah tusam Aceh yang ditanam pada tahun 60-70an sebagai tanaman reboisasi.

Komitmen Bersama
Kegiatan Gerhan dan pemilihan jenis tusam sebagai salah jenis yang ditanam sesungguhnya merupakan peluang bagi pelestarian dan pengembangan tusam Tapanuli. Hasil evaluasi tanaman Gerhan di DTA Danau Toba oleh Badan Litbang Kehutanan menunjukkan bahwa tusam (asal Aceh) mampu tumbuh baik pada lahan reboisasi dan hutan rakyat. Dalam logika sederhana, karena wilayah Tapanuli dan sebagian DTA Danau Toba merupakan tempat tumbuh alami (asal) tusam Tapanuli, maka diperkirakan tusam ini juga dapat tumbuh baik pada wilayah tersebut.

Apabila tusam Tapanuli diprioritaskan sebagai pengganti tusam Aceh dan beberapa jenis lainnya yang memiliki pertumbuhan yang buruk untuk reboisasi dan hutan rakyat di Sumatera Utara, maka akan dibutuhkan bibit tusam Tapanuli jutaan batang dengan luasan ratusan hektar. Apabila ini terjadi maka sekurangnya kita telah menambah potensi genetik tusam Tapanuli dan apabila kegiatan ini berhasil maka penyebaran tusam Tapanuli dapat diperluas.

Untuk itu dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak (Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah – Dinas Kehutanan, Akademisi dan LSM serta masyarakat) untuk mengembangkannya apalagi tusam telah mendapat dorongan dan dukungan dari Menteri Kehutanan untuk diprioritaskan dalam Gerhan di Tapanuli dan DTA Toba. Dengan kebutuhan bibit yang sangat banyak apabila jenis ini nantinya mendapat prioritas, langkah pertama yang harus segera kita lakukan adalah menyiapkan sumber benihnya. Dalam waktu singkat tentu kita tidak dapat berharap muluk untuk menghasilkan bibit yang bermutu tinggi. Walaupun demikian, asalkan kita dapat menjamin bahwa bibit yang akan ditanam tersebut merupakan tusam Tapanuli, sudah merupakan kemajuan bagi pengembangan tusam Tapanuli. Oleh karena itu identifikasi tegakan-tegakan alam tusam Tapanuli yang dapat diperuntukkan sebagai sumber benih dan bibit harus segera dilakukan. Dalam jangka panjang tegakan-tegakan yang telah teridentifikasi dapat diseleksi menyisakan pohon-pohon yang memiliki kualitas yang lebih baik yang menjadi sumber benih.

Hal terpenting dan menjadi ujung tombak pelestarian dan pengembangan tusam Tapanuli sesungguhnya adalah masyarakat. Tanpa adanya peran serta dan animo masyarakat untuk mengembangkannya, cita-cita diatas tidak akan pernah terwujud. Untuk itu perlu ditingkatkan semangat masyarakat untuk menanam tusam, melalui perangkat kebijakan yang mendukung. Rumitnya perizinan penebangan kayu dari hutan rakyat mengurangi animo masyarakat menanam tusam sehingga harus segera direvisi. Tentu tidak menguntungkan apabila kebijakan yang ada merumitkan mereka untuk menjual kayu yang berasal dari hutan tanaman/kebun mereka padahal dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengahasilkan kayu tersebut. Sekali lagi diperlukan komitmen berbagai pihak untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu adanya usaha-usaha sebagian pihak untuk melestarikan ataupun mengusahakan pembibitan tusam Tapanuli harus didukung dan mendapat apreasiasi kita bersama***

PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI TUSAM (Pinus merkusii) STRAIN TAPANULI DAN KERINCI

2008-09-06T13:42:00.002+07:00

Oleh :
Rusli MS Harahap dan Aswandi*

ABSTRAK
Pinus merkusii Jungh et de Vriese strain Tapanuli dan Kerinci relatif sedikit menjadi obyek penelitian dan pengembangan sehingga penanaman dan pengusahaannya tidak semaju tusam strain Aceh. Penebangan liar dan kurangnya usaha-usaha pelestarian dan pembangunan hutan tanaman mengakibatkan populasi alami tusam Tapanuli dan Kerinci semakin menipis. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan yang tepat melalui percepatan pembangunan hutan tanaman dan konservasi genetik secara in situ maupun eks-situ untuk mengurangi laju penipisan kekayaan genetik. Dukungan litbang terutama teknologi perbenihan tusam sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan perkecambahan benih yang selama ini menjadi pembatas kegiatan pengembangan dan konservasinya melalui pengamatan fenologi dan ekologi, sifat dasar kayu, pengaruh hutan, silvikultur, dan sosek masyarakat. Fenomena pertumbuhan permudaan tusam pada tempat-tempat terbuka pada populasi alaminya dapat dijadikan sebagai strategi konservasi in-situ terutama untuk mendorong pertumbuhan permudaan alam pada populasi alaminya.

Kata kunci : tusam, strain Tapanuli, strain Kerinci, konservasi, benih, litbang.

A. Latar Belakang
Dengan semakin berkurangnya kemampuan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan kayu, pembangunan hutan tanaman menjadi ujung tombak substitusi kayu dari hutan alam. Salah satu jenis yang diprioritaskan untuk hutan tanaman adalah tusam (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese ). Jenis yang juga dikenal sebagai pinus Sumatra (Sumatran pine) ini dapat digunakan sebagai bahan baku pulp-kertas, kayu bangunan dan hasil bukan kayu berupa getah/gondorukem (Suhardi et al., 1994).
Tusam merupakan satu-satunya jenis pinus yang tumbuh alami di Indonesia bahkan di seluruh bumi bagian selatan (southern hemisphere). Sebaran alaminya di Sumatera adalah Aceh, Tapanuli dan Kerinci (Cooling dan Gaussen, 1970). Jenis ini dapat tumbuh baik mulai dari beberapa meter di atas permukaan laut sampai pegunungan, tetapi memiliki pertumbuhan yang lebih baik pada ketinggian 800 m sampai dengan 2000 m dari permukaan laut (Darsidi, 1984; Suhardi et al., 1994).
Sejak pemerintahan kolonial Belanda, tusam telah banyak ditanam di Sumatera dan Jawa baik untuk penghijauan maupun hutan tanaman. Akan tetapi tusam yang ditanam tersebut umumnya merupakan tusam yang berasal (strain) dari Aceh, sedangkan strain Tapanuli dan Kerinci relatif sangat sedikit ditanam sehingga penyebarannya hanya pada sebaran alaminya. Keiding (1970) mencatat bahwa hampir 90% tusam yang ditanam pada periode 1930 – 1970 adalah tusam strain Aceh dan 10% sisanya tusam strain Tapanuli, sedangkan tusam Kerinci tidak diketahui. Penebangan baik dengan izin maupun tanpa izin dan rendahnya percepatan pembangunan hutan tanaman tusam telah mengakibatkan semakin berkurangnya populasi tusam terutama tusam strain Tapanuli dan Kerinci.
Relatif tingginya nilai ekonomi kayu tusam strain Tapanuli (batang relatif lebih lurus, percabangan ramping, kulit batang lebih tipis dan getah lebih sedikit) mengakibatkan populasi ini banyak diburu oleh penebang liar. Pengamatan sepintas di Pos Kehutanan di Simarjarunjung Kabupaten Simalungun, setiap hari rata-rata 10 truk tronton dengan kapasitas 20-25 m3 kayu tusam lewat. Truk-truk angkutan tersebut membawa kayu tusam dari Tapanuli Utara dan sekitarnya dengan tujuan industri pengolahan kayu di Pematangsiantar, Tebingtinggi dan Medan.
Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tusam strain Kerinci dimana penebangan liar dan konversi hutan menjadi lahan perkebunan mengakibatkan populasi di sebaran alaminya semakin menipis. Tanpa adanya usaha-usaha konservasi dan budidayanya, kedua strain ini akan semakin berkurang populasinya. Hal ini tentu akan mengakibatkan semakin menurunnya potensi genetik keanekaragaman hayati yang kita miliki.

B. Rumusan Masalah
Sesungguhnya tusam telah lama menjadi obyek penelitian, akan tetapi usaha-usaha pemuliaan, budidaya, pengelolaan dan pemanfaatannya lebih banyak dilakukan terhadap tusam strain Aceh. Hal ini umumnya dikarenakan strain ini telah menyebar di seluruh Indonesia terutama Sumatera dan Jawa. Sedangkan tusam strain Tapanuli dan Kerinci belum banyak dipelajari padahal kedua strain memiliki potensi yang tidak kalah dibandingkan strain Aceh yang telah banyak dikembangkan. Kemampuannya tumbuh pada areal-areal berbatu yang mencerminkan kekritisan lahan sesungguhnya mencerminkan potensi jenis ini sebagai tanaman pioneer untuk rehabilitasi lahan.
Banyaknya illegal logging (eksploitasi berlebihan, perambahan) mengakibatkan tusam strain Tapanuli dan Kerinci tumbuh dalam luasan-luasan kecil dan terkelompok sehingga memiliki resiko kepunahan yang cukup tinggi apabila tidak ada upaya penyelamatan dan konservasi. Bersama dengan 12 (dua belas) jenis lainnya, tusam termasuk dalam daftar IUCN Red List Categories tahun 1994.
Kegiatan konservasi tusam telah mulai dilakukan melalui pengumpulan materi genetic dari sebaran alam dan pembangunan tegakan benih, uji provenans, uji keturunan, kebun konservasi (konsevasi eks-situ) serta perlindungan pada sebaran alaminya seperti pada kawasan Taman Nasional dan Cagar Alam (konservasi in-situ). Akan tetapi konservasi eks-situ tersebut belum berhasil dilakukan karena rendahnya tingkat perkecambahan benih (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, 2005).
Permudaan alam tusam strain Tapanuli dan Kerinci sulit didapat pada tegakan yang tertutup. Akan tetapi permudaan akan banyak ditemui pada daerah yang terbuka seperti bekas tanah longsor (Yafid et al, 2005), perambahan dan penebangan. Kondisi ini tentu memerlukan strategi konservasi in-situ yang relatif berbeda untuk jenis ini terutama untuk mendorong pertumbuhan permudaan.
Dipihak lain sangat disayangkan adanya penanaman reboisasi dan penghijauan yang menggunakan tusam Aceh yang ditanam berdekatan dengan sebaran alami tusam Tapanuli dan Kerinci. Hal ini diduga akan menurunkan kemurnian kedua strain tersebut di masa yang akan datang.

C. Status Riset
1. Taksonomi
Pinus merkusii termasuk dalam famili Pinaceae dan bersinonim dengan P. sumatrana Junghuhn (1846) dan P. merkusiana Cooling et Gaussen (1970), P. merkiana Gordon, dan P. finlaysoniana Wall. ex Blume 1847).

2. Penyebaran Alami
Tusam merupakan satu-satunya jenis Pinus asli Indonesia (Sumatera : Aceh, Tapanuli dan Kerinci) dengan penyebaran :
a. Strain Aceh penyebarannya dari pegunungan Seulawah Agam sampai sekitar TN Gunung Leuser kemudian ke Selatan mengikuti Pegunungan Bukit Barisan lebih kurang 300 km melalui Danau Laut Tawar, Uwak, Blangkejeren sampai Kutacane. Pada daerah ini ketinggian 800-2000 mdpl.
b. Strain Tapanuli, menyebar di daerah Tapanuli ke Selatan Danau Toba. Tegakan tusam alam terdapat di pegunungan Dolok Tusam, Batu Manumpak, Sialogo, Habinsaran, Dolok Sibualbuali, Dolok Sipirok, Sipagimbar, Padang Mandailing dan Dolok Pardumahan. Pada perbukitan Dolok Saut tegakan tusam bercampur dengan pohon daun lebar. Ketinggian tempat 1000-1500 mdpl.
c. Strain Kerinci menyebar di sekitar Pegunungan Kerinci. Tegakan alami relatif mengelompok dalam luasan yang tidak begitu luas di CA Bukit Tapan, Sungai Penuh, Bukit Terbakar dan Pungut Mudik. Ketinggian tempat 1500-2000 mdpl.

3. Karakter Morfologi dan Ekologi
Bagaimana kita membedakan tusam asli Tapanuli, Kerinci dengan tusam Aceh? Apabila dicermati terlihat perbedaan pada warna daun, kulit batang, produktivitas getah, penampakan tekstur kayu, dan percabangan pohon. Tusam Tapanuli mempunyai batang yang relatif lebih lurus, percabangan dan tajuk yang lebih ramping, kulit batang tipis dan tidak beralur, dan warna daun lebih muda. Kulit batang Tusam Kerinci relatif lebih halus dan tidak beralur dibandingkan tusam Tapanuli.

Harahap (2000a) mencatat perbedaan kondisi ekologi penyebaran tusam Tapanuli di Dolok Tusam dan tusam Kerinci di Pungut Mudik. Curah hujan di kedua populasi relatif sama yaitu tipe B menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson dengan curah hujan rata-rata 2088 mm di Siborongborong Tapanuli dan 1985 mm di Sungai Penuh.
Tanah di kedua sebaran populasi sangat berbeda di mana di Kerinci tergolong pada Podsolik Merah Kuning sedangkan di Tapanuli merupakan kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol dengan pH tanah 4,75 – 5,90 di Dolok Tusam dan 4,56 - 5,0 di Pungut Mudik.
Kadar monoterpene kedua populasi berbeda terutama pada delta–3 carene yang lebih rendah pada tusam Tapanuli serta kadar limonene, alpha dan beta pinene lebih tinggi di Tapanuli daripada di Kerinci (Harahap 1989). Mengingat komposisi monoterpene merupakan sifat yang menurun maka hal ini penting dalam rangka budidaya untuk tujuan khusus.
Menurut Yafid et al (2005), permudaan alam tusam Kerinci sangat sulit didapati di bawah tegakan pinus maupun tegakan non pinus, tetapi banyak ditemukan di tempat terbuka seperti bekas tanah longsor. Jenis suku Fagaceae dan Lauraceae banyak didapati pada tegakan non pinus di Bukit Tapan. Menurut Kaliman dan Suryamin dalam Kalima et al (2005) di Kerinci tusam berasosiasi dengan Altingia excelsa, Castanopsis acuminatissima A.DC, Agathis borneensis Warb, Quercus gemillifora Bl. Kneme conferta Warb. Di hutan alam Dolok Tusam di bawah tegakan pinus ditanami dengan kemenyan dan bercampur dengan Corchorus sp.

4. Teknologi Perbenihan
Teknologi perbenihan tusam Tapanuli dan Kerinci belum banyak diketahui karena sebagaimana halnya tusam Aceh. Tusam Aceh sudah diketahui fenologi bahkan sudah diteliti hasil persilangan terkendali dan dibangun tegakan benihnya (Hendrati et al 1997).
Akibat sulitnya mendapatkan biji tusam dari alam selama ini mengaki-batkan teknik perbenihan tusam Tapanuli dan Kerinci belum berkembang (pers. com. dengan Mohammad Nai’em). Akan tetapi kesulitan tersebut kemungkinan diakibatkan tidak samanya masa berbunga dan berbuah tusam Tapanuli dan Kerinci dengan tusam Aceh yang umumnya menjadi rujukan. Hal ini dibuktikan pada hasil kerjasama Balai Litbang Kehutanan Sumatera dengan salah satu perusahaan pembibitan di Sumatera Utara bahwa masih banyak diperoleh buah (runjung) pada bulan Maret – April 2006 yang merupakan sisa buah pada bulan November – Desember.

5. Silvikultur
Sulitnya mendapatkan biji tusam selama ini mengakibatkan teknik budidaya tusam Tapanuli dan Kerinci belum berkembang. Kerentanan terhadap kebakaran hutan pada tegakan tusam murni disebabkan potensi bahan bakar yang tinggi (Wibowo 2005). Untuk itu perlu dihindari pembangunan hutan tanaman murni karena terbukti di alam jenis tusam dapat berasosiasi dengan jenis daun lebar lainnya seperti puspa, kemenyan dan rasamala terutama di daerah pegunungan seperti Tapanuli dan Kerinci (Harahap, 2000b).
Pertumbuhan tanaman kedua populasi belum banyak diketahui dalam hal bentuk batang, tabel volume, pengaruh hutan, hama penyakit sebagaimana telah diteliti pada tusam Aceh.

6. Pemanfaatan
Sifat dasar kayu dan perlakuan pengawetan tusam Tapanuli dan Kerinci belum banyak diketahui. Umum diketahui bahwa asal kayu tusam alam dari Tapanuli lebih disukai di Sumatera Utara karena lebih mudah dikerjakan dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan asal Aceh perlu dibuktikan secara ilmiah. Penduduk di sekitar hutan alam tusam biasanya memakainya sebagai bahan bangunan untuk rumah demikian pula dengan pemakaian teras kayu untuk penyulut kayu bakar banyak digunakan terutama di daerah pegunungan yang berhawa sejuk/dingin.
Hasil perhitungan beberapa sifat dasar kayu terutama penyusutan menunjukkan bahwa kayu tusam Tapanuli memiliki persentase penyusutan yang lebih kecil. Beberapa nilai sifat dasar kayu tusam Tapanuli adalah kadar air : 115-186%, berat jenis 0,41-0,52 (Aceh : 0,55), penyusutan volume : 5,1-8,0%, penyusutan longitudinal (panjang) : 0,2-8,0%, penyusutan tangensial : 3,0-4,8% (Aceh : 8,3%), dan penyusutan radial : 3,0-4,8% (Aceh 8,3%) (Pasaribu, in press).

7. Status Konservasi
Menurut Red List Category IUCN 1994, tusam dikategorikan Rawan. Hal ini berarti bahwa populasinya berkurang karena luas wilayah keberadaan populasinya diperkirakan kurang dari 20.000 km2 atau wilayah yang dapat ditempatinya diperkirakan kurang dari 2000 km2, atau keadaan populasinya mengalami fragmentasi berat (sangat serius) atau diketahui hanya berada pada satu lokasi dan populasinya diamati atau diduga berkurang secara terus menerus dengan memperhatikan luas, wilayah keberadaan dan/aau kualitas habitat dan jumlah individu dewasa.
Konservasi in-situ tusam dilakukan pada Taman Nasional Kerinci Seblat (CA Bukit Tapan) dan CA Sibualbuali. Populasi tusam Tapanuli banyak terdapat pada Hutan Lindung Dolok Tusam. Peningkatan status Hutan Lindung Dolok Tusam sebagai kawasan konservasi in-situ harus mulai dipikirkan karena maraknya illegal logging di sekitar dan dalam kawasan terutama di sekitar jalan yang membelah hutan lindung tersebut.

D. STRATEGI PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI
1. Tusam dan Gerhan
Diantara banyak pertanyaan tentang keberhasilan Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan (Gerhan) di Sumatera Utara, mencuat kembali harapan lama pengembangan tusam untuk kegiatan rehabilitasi lahan (reboisasi dan penghijauan) dan pembangunan hutan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kayu pertukangan, gondorukem dan industri kertas (pulp).
Hasil evaluasi keberhasilan Gerhan di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba oleh Litbang Kehutanan menunjukkan bahwa tusam memiliki performansi pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan jenis lainnya seperti meranti, mahoni, dan suren/ingul. Jenis ini dapat tumbuh pada daerah-daerah berbatu dengan kondisi tanah yang tipis yang banyak dijumpai pada lahan-lahan kritis di DTA Danau Toba.
Hal ini sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru. Banyak contoh keberhasilan kegiatan rehabilitas lahan seperti reboisasi dan penghijauan dari tahun 60-an hingga awal 80-an yang dapat kita lihat saat ini. Beratus hektar tanaman tusam banyak kita jumpai di sekitar DTA Danau Toba. Tegakan reboisasi dan penghijauan tersebut saat ini telah dipanen kayu dan gondorukemnya.
Dalam logika sederhana, karena wilayah Tapanuli dan sebagian DTA Danau Toba merupakan tempat tumbuh alami (asal) tusam Tapanuli, jenis ini tentu dapat tumbuh baik pada wilayah tersebut sebagaimana halnya tusam Aceh yang digunakan sebagai tanaman Gerhan saat ini. Dengan keuntungan ekologis dan ekonomis serta nilai moral yang dimilikinya sebagai jenis asli setempat maka pengusulan tusam Tapanuli sebagai jenis andalan setempat perlu kita dukung. Gerhan dapat menjadi tonggak kebangkitan tusam Tapanuli ini.
Untuk merealisasikan harapan tersebut dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak, mulai dukungan politis dari wakil rakyat dan para pemimpin negara, dukungan teknis dan keuangan dari instansi terkait dan tentu saja animo masyarakat untuk mengembangkannya. Dukungan politis telah dilontarkan oleh Menteri Kehutanan dalam pertemuannya dengan Kepala Dinas Kehutanan se-Sumatera Utara di Tanjungbalai pada pertengahan April 2006 ini. Gayung ini harus kita sambut dengan menyiapkan segala hal berdasarkan tanggung jawab kita masing-masing.

2. Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat
Dengan semakin menurunnya kemampuan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan kayu, keinginan untuk mengembangkan hutan tanaman tusam perlu ditingkatkan kembali. Saat ini, tiap hari dapat mencapai 10 – 20 truk pengangkut kayu melintasi jalan-jalan lintas dari berbagai tegakan tusam di Tapanuli seperti Dolok Tusam, Batu Manumpak dan Sialogo di Tapanuli Utara menuju Medan untuk diolah. Apabila setiap truk memuat 15 – 20 meter kubik kayu bulat maka setiap hari ditebang 150 – 400 meter kubik atau kurang lebih 100 – 500 pohon ditebang setiap harinya. Suatu permintaan yang cukup tinggi tentunya. Selama ini permintaan tersebut dipenuhi dari izin penebangan hutan produksi dan kayu rakyat. Selain untuk kayu pertukangan, tusam juga dimanfaatkan untuk bahan baku pulp, salah satunya pada industri Kertas Kraft Aceh.
Sesungguhnya ujung tombak pengembangan tusam Tapanuli adalah masyarakat. Mekanisme pembangunan hutan tanaman skala kecil baik secara mandiri ataupun dalam skim HTI PIR dapat segera diinisiasikan. Harapan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya animo masyarakat untuk mengembangkannya. Perlu disiapkan seperangkat kebijakan yang menggugah semangat masyarakat menanam tusam terutama pada tanah milik maupun ulayat (marga). Tentu tidak menguntungkan apabila kebijakan yang ada merumitkan masyarakat menjual kayu yang telah ditanam dan dipeliharanya bertahun-tahun.

3. Strategi Konservasi
Apabila tusam Tapanuli diprioritaskan sebagai tanaman Gerhan maka akan dibutuhkan jutaan bibit tusam Tapanuli untuk merehabilitasi lahan kritis di DTA Danau Toba dan Tapanuli. Dengan ini kita sekurang-kurangnya telah menambah potensi genetik dan memperluas penyebaran tusam Tapanuli.
Selama ini kegiatan konservasi in-situ dilakukan hanya pada kawasan Taman Nasional dan Cagar Alam. Dominannya pertumbuhan tusam Tapanuli di Dolok Tusam dan Batu Manumpak (Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung) di Tapanuli Utara sebaiknya juga dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan dasar penunjukan yang lebih jelas. Dikhawatirkan tanpa adanya penunjukan yang lebih tegas sebagai kawasan konservasi (atau areal produksi benih), kegiatan illegal logging dan izin penebangan kayu akan mengurangi populasi tusam Tapanuli pada kedua wilayah tersebut.
Sulitnya ditemui permudaan alam di bawah dan sekitar tegakan tusam pada populasi alaminya dapat disiasati dengan membersihkan areal di sekitar pohon induk dari semak belukar. Hal ini didasarkan pada fenomena banyaknya ditemui anakan pada tempat-tempat terbuka (tanah longsor di Bukit Tapan, kiri kanan dan badan jalan di Dolok Tusam dan Batu Manumpak di Tapanuli Utara).
Rendahnya tingkat perkecambahan benih tusam Tapanuli dan Kerinci yang menjadi faktor pembatas dalam konservasi eks-situ dan budidayanya harus dikaji kembali. Hasil kerjasama Balai Litbang Kehutanan Sumatera dengan salah satu perusahaan pembibitan di Tapanuli memperoleh persen perkecambahan benih sebesar 60 – 70% dari buah (runjung) yang dikumpulkan pada bulan April – Mei 2006 dari hutan Dolok Tusam dan Batu Manumpak. Di kedua wilayah tersebut juga banyak ditemui anakan alami pada bulan Maret - Mei yang tumbuh di kiri kanan dan badan jalan yang juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan tanaman. Biji yang dikumpulkan dari kedua lokasi tersebut saat ini juga telah dikirimkan ke Balai-balai dan Pusat Litbang Kehutanan atas inisiatif penulis untuk diteliti dan dikembangkan.

4. Strategi Litbang
Apabila tusam Tapanuli diprioritas sebagai tanaman Gerhan di Sumatera Utara, langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah menyiapkan sumber benihnya. Dalam waktu singkat tentu kita tidak berharap banyak dapat menghasilkan bibit yang bermutu tinggi. Pada tahap awal adanya jaminan bahwa bibit yang ditanam tersebut merupakan tusam Tapanuli yang diperoleh dari suatu tegakan yang telah teridentifikasi merupakan suatu kemajuan. Sejalan dengan waktu, tegakan tersebut diseleksi menyisakan pohon-pohon yang memiliki kualitas yang lebih baik dan dilakukan pemuliaan dengan pengkayaan dapat menjadi sumber benih. Peran swasta sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kerjasama antara instansi litbang (Balai Litbang Kehutanan Sumatera) dengan perusahaan persemaian bibit telah ditempuh untuk membangun tegakan sumber benih tusam Tapanuli di Siborong-borong Tapanuli Utara.
Dalam jangka panjang perlu segera disusun rencana penelitian dan pengembangan tusam Tapanuli dan Kerinci. Rencana tersebut dapat mengacu pada litbang tusam Aceh yang saat ini telah maju. Kegiatan penelitian dapat dimulai dengan survey dan eksplorasi untuk pengumpulan materi genetik untuk pembangunan kebun konservasi ex-situ dan pengujian teknik propagasi. Pengamatan fenologi dan determinasi genetik diperlukan untuk mengetahui potensi genetik ketiga strain tusam tersebut. Ditemuinya keragaman tebal kulit dan respon tempat tumbuh yang berbeda terhadap morfologi batang, kualitas kayu dan getah sesungguhnya merupakan potensi genetik yang harus diketahui. Adanya perbedaan kondisi tajuk tegakan, pola tumbuh dari ketiga strain ini memunculkan hipotesis tentang berbedanya pengaruh hutan ketiga tipe tegakan tersebut.

Untuk mengetahui peluang pengembangannya sebagai kayu pertukangan perlu dilakukan pengujian sifat dasar kayu, produktivitas getah dan pengujian berbagai teknik silvikultur intensif untuk meningkatkan produktivitasnya serta membangun kebun benih semai dan uji keturunan untuk menghasilkan benih yang berkualitas.
Walaupun sesungguhnya pengembangan tusam in telah lama dirintis, lemahnya aspek-aspek legalitas mengakibatkan pengusahaan hutan tanaman industri dan hutan rakyat tusam menghadapai berbagai kendala. Kajian terhadap berbagai perangkat kebijakan serta aspek sosial ekonomi sangat perlu dilakukan terutama untuk menghasilkan kebijakan yang mendorong pengembangannya.

E. KESIMPULAN
Kurangnya dukungan litbang akibat berbagai faktor pembatas merupakan salah satu penyebab kurangnya pengembangan dan konservasi tusam Tapanuli dan Kerinci. Oleh karena itu perlu dilakukan litbang tusam (pengamatan fenologi dan ekologi, sifat dasar kayu, pengaruh hutan, silvikultur, sosek) dalam rangka pemanfaatan kedua galur tersebut minimal aplikasi budidayanya untuk daerah di sekitar asal populasi alaminya (Kerinci dan Tapanuli). Fenomena pertumbuhan permudaan tusam Tapanuli dan Kerinci pada tempat-tempat terbuka pada populasi alaminya dapat dijadikan sebagai strategi konservasi in-situ terutama untuk mendorong pertumbuhan permudaan alam pada populasi alaminya.

F. SARAN
Disarankan agar Dinas Kehutanan aktif untuk melestarikan menjaga kemurnian hutan alam tusam Tapanuli dan Kerinci melalui penebangan tusam hasil kegiatan reboisasi dan penghijauan yang menggunakan tusam Aceh. Areal tersebut selanjutnya diganti dengan tusam strain Tapanuli dan Kerinci.

F. Daftar Pustaka

Cooling, E.N.G. and H. Gaussen 1970. In Indochina Pinus merkusiana sp. nov. et non P. merkusii Jungh. et De Vriese. Trav. Lab. Forest. Toulouse T. 1 V. 8 Art. 7
Harahap R.M.S. 2000. Status Hutan Alam Pinus merkusii di Sumatera Utara saat ini. dalam E.B. Hardiyanto (ed) Prosiding Seminar Nasional Status Silvikultur 1999: Peluang dan Tantangan Menuju Produktivitas dan Kelestarian Sumberdaya Hutan Jangka Panjang. Fahutan UGM Yogyakarta. p 54-57
_______2000 a. Kragaman Sifat dan Data Ekologi Populasi Alam Pinus merkusii di Aceh, Taspanuli dan Kerinci. dalam E.B. Hardiyanto (ed) Prosiding Seminar Nasional Status Silvikultur 1999: Peluang dan Tantangan Menuju Produktivitas dan Kelestarian Sumberdaya Hutan Jangka Panjang. Fahutan UGM Yogyakarta. p 216-227
_______2000 b. Uji Asal Benih Pinus merkusii di Sumatera Utara. dalam E.B. Hardiyanto (ed) Prosiding Seminar Nasional Status Silvikultur 1999: Peluang dan Tantangan Menuju Produktivitas dan Kelestarian Sumberdaya Hutan Jangka Panjang. Fahutan UGM Yogyakarta. p 228-232
_______1989. Variasi Komposisi Monoterpene Pinus merkusii di Sumatera. Bull. Pen. Kehutanan Pematangsiantar 4(4): 79- 86
Hendrati, R.L., P. Tambunan, dan A. Sofyan 1997. Penyerbukan terkendali pada tanaman Pinus merkusii. Wana Benih I (3): 11-22
Kalima, T, U. Sutisna dan R.M.S Harahap 2005. Studi Sebaran Alam Pinus merkusii Jung et de Vries Tapanuli, Sumatera Utara dengan Metode Cluster dan Pemetaan Digital. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Bogor II (5): 497-505
Keiding, H. 1970. Report on a Journey to Sumatra, Thailand and India for the Danish/FAO Forest Tree Seed Centre. FAO Document Corporate Repository.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, 2005. Data Base Jenis-jenis Prioritas untuk Konservasi Genetik dan Pemuliaan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan.
Suhardi, Sosef, M.S.M., Laming, P.B. & Ilic, J., 1994. Pinus L. In Lemmens, R.H.M.J. & Soerianegara, I. (Eds.): Plant Resources of South-East Asia No 5(1). Timber trees: Major commercial timbers. Prosea Foundation, Bogor, Indonesia. pp 349-357.
Wibowo A, 2005. Kerawanan Kawasan Hutan dan Dampak Kebakaran Terhadap Tegakan Pinus merkusii Jung et de Vries. Di KPH Sumedang, Jawa Barat Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Bogor II(1):1-9
Yafid B. dan Y.S. Jafarsidik 2005. Permudaan Pinus merkusii Jungh et de Vries Galur Kerinci, Potensi, dan Komposisi Tegakan di Kawasan Hutan Bukit Tapan, Taman Nasional Kerinci Seblat. Info Hutan II (2): 145-152
* Staf Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sumatera di Pematangsiantar

PENGELOLAAN HUTAN SKALA KECIL : Perubahan Skala Pengusahaan Hutan dan Partisipasi Masyarakat

2008-07-30T18:46:00.003+07:00

Oleh : Aswandi

A. Pendahuluan
Selama dua dekade terakhir, terlihat kecenderungan bergesernya fokus industri kehutanan dari industri skala besar ke arah pengelolaan hutan skala kecil (PHSK) berbasis masyarakat. Kecenderungan ini terutama terlihat di negara berkembang dimana industri pembalakan komersial skala besar untuk memenuhi permintaan kayu yang tidak lestari mulai bergeser ke arah manajemen hutan skala kecil dengan manfaat ganda yang dapat menopang kehidupan masyarakat. Di Eropa dan Amerika, pergeseran PHSK dimulai dengan berkembang pesatnya demokratisasi yang membawa implikasi terbaginya lahan negara menjadi lahan milik pribadi.

Definisi dan konsep PHSK berbeda antar masing-masing negara. Sebagai contoh, di India PHSK memiliki areal kurang dari 1 ha. Istilah PHSK yang dipraktekkan di Eropa dengan luas 25-40 ha, tidak sama dengan Amerika Serikat yang memiliki lahan yang luas (rata-rata lebih dari 40 ha), atau di Jepang, dimana kebanyakan pengelolaan hutan memiliki skala mikro (1-5 ha).

Di banyak negara berkembang, PHSK lebih berkaitan dengan kehutanan masyarakat dibandingkan dengan industri kehutanan skala besar serta dilakukan pada hutan negara sebagai praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Walaupun PHSK juga melibatkan pengelolaan areal hutan yang relatif luas (dapat lebih dari 100 ha) secara komunal, tetapi areal tersebut masih relatif kecil dibandingkan industri kehutanan skala besar, misalnya HPH dan HTI dengan luasan lebih dari 10.000 ha).

B. Pengelolaan Hutan Skala Kecil di Beberapa Negara
Praktek PHSK relatif berbeda di berbagai negara. Dengan Small Forest Certification, tidak kurang 425.000 orang pemilik hutan terorganisasi dalam serikat-serikat kecil pengelolaan hutan di Kanada. Sebagian besar kawasan hutan tersebut terpisah dalam luasan-luasan kecil. Kondisi yang serupa terdapat di Jepang. Hutan skala kecil mendominasi kepemilikan lahan hutan yang ada (57,9%), sehingga produksi kayu Jepang sebagian besar (76%) berasal dari lahan hutan pribadi. Sebagian besar hutan milik tersebut memiliki luasan kecil (90% memiliki luas < 2 ha), sisanya dimiliki perusahaan kehutanan dengan rata-rata luas 34,6 ha, dan kelompok masyarakat dengan luas rata-rata 19,3 ha. Di Amerika Serikat terdapat sekitar 600.000 pemilik hutan dengan luas minimal 40 ha yang menghasilkan 80 % total produksi kayu nasional.
Negara-negara Eropa, misalnya Finlandia lebih dari 600.000 keluarga mengontrol 60% kawasan hutan di negara tersebut. Di Swedia dan Norwegia pemilik hutan merupakan keluarga yang telah mengelola hutan secara tradisi dengan luasan 25-40 ha. Sedangkan di Jerman, Austria dan Swiss; umumnya pemilik hutan mempunyai luasan kurang dari 5 ha. Satu hal yang perlu dicatat bahwa pada umumnya praktek PHSK pada negara-negara di atas lebih berbentuk hutan tanaman.

C. Pengelolaan Hutan Skala Kecil di Indonesia
Fragmentasi hutan memperlihatkan kenyataan bahwa sangat sulit membuat sebuah unit manajemen utuh dan kompak dengan tegakan hutan yang luas terutama pada hutan produksi. Tegakan-tegakan yang ada, umumnya berada dalam luasan kecil sampai ratusan hektar bahkan mungkin hanya puluhan hektar saja. Di sisi lain, kebutuhan kayu dan lahan semakin meningkat sedangkan suplai kayu dari hutan alam semakin menurun akibat degradasi hutan yang luar biasa yang disebabkan kesalahan pengelolaan hutan.

Praktek pengelolaan hutan dalam luasan yang kecil sebenarnya telah ada sejak lama di Indonesia. Sebagai contoh, sebuah keluarga di Jawa misalnya dapat memiliki hutan jati atau sengon dengan luas puluhan hektar, yang disebut ”hutan keluarga”. Hutan milik tersebut tidak selalu berupa satu kesatuan tetapi dapat terpisah-pisah, bahkan hanya berupa tegakan pembatas tanah. Di Bali hutan sengon yang dikelola masyarakat berkembang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk industri kerajinan patung. Dalam perkembangannya hutan-hutan yang demikian disebut juga hutan rakyat.

Dari hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan di Indonesia tercatat sekitar 1,2 juta rumah tangga yang mengusai tanaman akasia dengan populasi mencapai 32,02 juta pohon atau rata-rata penguasaan 27,24 pohon per rumah tangga. Sekitar 12,06 juta pohon atau 37,69 % diantaranya adalah merupakan tanaman akasia yang siap tebang.

Beberapa contoh praktek PHSK yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia lainnya adalah repong damar di Pesisir Krui Lampung, Tembawang di Kalimantan Barat; Lembo di Kalimantan Timur dan sebagainya dengan hasil hutan non kayu sebagai produk utamanya.
Skala unit pengelolaan yang kecil memungkinkan modal yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding industri kehutanan skala besar, padat karya sehingga memberikan fleksibilitas mengubah pola sasaran produksi dan manajemen sebagai respon terhadap fluktuasi harga, serta sensitifitasnya terhadap permasalahan dan peluang yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut dapat tercermin pada rezim penebangan yang dipilih yakni penebangan dilakukan pada saat yang tepat yakni ketika harga jual kayu sedang tinggi. Tegakan hutan tersebut dapat sebagai tabungan yang ditebang pada saat dibutuhkan, misalnya membiayai pesta perkawinan anak, uang sekolah anak dan sebagainya.

Akan tetapi beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mengelola hutan skala kecil seperti (1) ukuran luas minimal, (2) teknik pengaturan hasil, (3) teknik pemanenan dan pemasaran hasil belum sepenuhnya diketahui. Banyak hal yang mengakibatkan hal tersebut belum dapat dikuasai. Orientasi industri kehutanan skala besar dan negara merupakan superordinat masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan beberapa penyebab belum berkembangnya PHSK di Indonesia.

Ketidakpastian kawasan hutan akibat masalah tenurial tidak jelas, susahnya memasarkan produk kayu akibat kalah bersaing dengan rendahnya harga kayu dari penebangan liar (illegal logging) dan sulitnya mengeluarkan sertifikasi produk kayu dari PHSK mengakibatkan banyak usaha PHSK yang telah dirintis kembali tenggelam.

D. Pengembangan Strategi Pengelolaan
Merujuk makna “skala kecil berbasis masyarakat” adalah proses pergeseran paradigma kehutanan, perubahan sikap dan orientasi, mekanisme institusional, dan metode manajemen maka yang hal yang perlu dipersiapkan adalah :

1. Kepastian kawasan dan distribusi lahan hutan.
Kepastian wilayah kelola berkaitan dengan akses masyarakat terutama pada kawasan yang saat ini dinyatakan sebagai hutan negara. Kepastian wilayah kelola yang dimaksud bukan membagi-bagikan kepemilikan lahan tapi lebih pada kepastian akses pengelolaan jangka panjang.

Sistem Plasma dan Inti
Sistem ini meniru prinsip inti – plasma pada perkebunan, di mana petani-petani kecil mengelola perkebunan dalam skala kecil dan bergabung dalam suatu serikat untuk menjual produk perkebunannya. Pada umumnya petani-petani kebun ini dibina oleh sebuah perusahaan perkebunan besar dan sekaligus menampung produk petani kecil tersebut. Prinsip ini berpeluang untuk diterapkan pada PHSK. Pemerintah atau BUMN dapat menjadi inti yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pembelian produk-produk dari hutan skala kecil.

Dalam prakteknya, sistem inti – plasma ini telah mulai diterapkan pada pengelolaan HTI PT. Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara. Perusahaan bertindak sebagai inti yang menyediakan sarana produksi dan bimbingan teknis, masyarakat sebagai plasma menyediakan lahan dan tenaga kerja. Masyarakat memperoleh pendapatan dari upah pembangunan hutan tanaman dan persentase harga jual kayu kepada perusahaan. Mekanisme penentuan harga dan persentase bagian masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dan petani yang dimediasi pemerintah daerah. Skim ini terbukti dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebesar Rp 575 ribu per ha per tahun atau Rp 7,3 juta per tahun atau kurang lebih Rp 58,6 juta dalam satu daur 8 tahun dengan luasan andil rata-rata 12,75 ha. Kolaborasi ini telah mengurangi terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

2. Kelembagaan unit usaha dan kepastian unit usaha sebagai bentuk pengelolaan.
Kelembagaan unit usaha sangat penting sebagai alat bahwa PHSK memiliki aturan main yang jelas dan mekanisme pertanggung-jawaban atas hak kelola yang diberikan. Kejelasan tata kelola hak, kewajiban dan tanggung-jawab serta insentif dalam pengelolaan sumberdaya menjadi dasar pengembangan kapasitas kelembagaan unit usaha pengelolaan hutan.

Kepastian unit usaha berkaitan dengan skim ekonomi dimana modal, akses informasi pasar, pengembangan komoditi, dan pengetahuan lokal menjadi substansi dasar PHSK. Kepastian unit usaha dapat digunakan sebagai mandat usaha ekonomi yang layak dan memberikan kepastian hasil dan peningkatan ekonomi masyarakat. Banyak contoh kasus kurangnya akses informasi terhadap harga mengakibatkan kayu dari hutan skala kecil (hutan rakyat) dihargai rendah sehingga menjadi disinsentif bagi masyarakat dalam mengelola hutannya.

3. Peningkatan kapasitas manajerial dan teknik.
Dalam pengembangan PHSK, sumberdaya manusia pengelola dan pendamping teknis menjadi kebutuhan penting. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia adalah prasyarat mutlak karena PHSK tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat tetapi lebih besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada banyak kegiatan pengembangan kehutanan masyarakat, rendahnya kemampuan teknik dan manajerial, termasuk strategi pemasaran produk dan pemilihan jenis telah mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat terutama dalam menyerap teknik pengelolaan sumberdaya yang sederhana dan tepat. Peningkatan teknik pengolahan hasil juga dapat memberikan peningkatan nilai tambah lokal, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang lebih besar dari sumberdaya hutan yang mereka kelola.

4. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan secara akurat.
Sekurangnya unsur-unsur perencanaan paling sedikit memuat : (a) data dasar potensi hutan, keadaan sosial ekonomi masyarakat melalui inventarisasi yang akurat, (b) tujuan dan sasaran pengusahaan yang jelas, (c) memiliki program yang jelas, (d) dukungan kelembagaan dan pendanaan, dan (e) monitoring dan evaluasi.

Perencanaan tersebut harus melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Tahap kritis dalam perencanaan pembangunan hutan skala kecil adalah seberapa luas hutan skala kecil yang akan ditanami setiap tahunnya. Pertanyaan ini akan menentukan keputusan pertimbangan anggaran, praktek pengelolaan hutan, perencanaan lingkungan dan perencanaan pengembangan pembiayaan dan pendapatan.

Pemilihan jenis yang tepat merupakan pertimbangan penting dalam mengelola hutan dengan luasan yang kecil. Pemilihan jenis yang memiliki nilai ekonomis tinggi akan mereduksi besaran biaya tetap per meter kubiknya. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, penanaman tanaman pokok dapat diselingi dengan tanaman pertanian dan tanaman berdaur pendek lainnya dengan sistem tumpang sari maupun agroforestry. Selain memberikan tambahan penghasilan, sistem ini juga mendukung keberhasilan tanaman pokok yang ditanam.

5. Pemasaran hasil hutan
Pada banyak kasus, pemasaran hasil hutan merupakan faktor penting dalam pengembangan PHSK. Harga kayu yang rendah dan tidak adanya pasar yang menampung kayu masyarakat tersebut mengakibatkan banyak program PHSK tidak berjalan dengan baik. Dengan pola inti – plasma atau perserikatan, plasma dapat memasarkan kayu yang mereka panen kepada inti atau perserikatan tersebut. Adanya posisi tawar yang baik akan mendorong terciptanya tingkat harga yang adil.

6. Mekanisme penyelesaian sengketa
Mekanisme penyelesaian sengketa lahan dan sosial (terutama pada lahan negara) dalam memberikan kepastian hak pengelolaan dan unit usaha kelola. Penyelesaiakan sengketa yang berkaitan dengan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dapat dijadikan instrumen untuk melakukan tahapan pergeseran perubahan sikap dan orientasi, serta mekanisme institusional dan administratif.

7. Kebijakan yang mendorong dan insentif pengelolaan jangka panjang.
Rendahnya permodalan yang dimiliki petani harus diatasi dengan pemberian insentif dan subsidi oleh pemerintah kepada pemilik/pengelola hutan. Bantuan dapat berupa subsidi keuangan, dukungan teknis, dan tenaga pedamping. Di Jepang, PHSK mendapat subsidi 68 % dari biaya penanaman dan penjarangan non komersial dari pemerintah berdasarkan Basic Forestry Law tahun 1964. Selain itu setiap tahun pemerintah menyediakan dana untuk pendukung pembangunan sarana jalan dan mesin-mesin untuk memajukan kawasan perdesaan.

8. Monitoring, dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi dikerjakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat sendiri. Kedua institusi ini harus merumuskan hak dan kewajiban dalam kontek pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PHSK perlu ditetapkan kriteria dan indikator pengelolaan yang lestari seperti aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Kriteria-kriteria tersebut harus disesuaikan dengan kondisi atau tipologi suatu daerah dan disesuaikan dengan konsep “small forest” seperti misalnya ukuran luasnya berbeda-beda.

Sertifikasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kinerja PHSK yang lestari. Di Jepang, Forest Stewardship Council (FSC) merupakan salah satu lembaga yang memberikan sertifikasi dalam PHSK. Beberapa perusahaan PHSK di Jepang telah menerima sertifikat lingkungan. Perusahaan ini mengelola hutan seluas 3300 ha dengan 200 pemilik yang berbeda. Selain memberikan sertifikasi bagi pengelola yang memiliki kinerja baik, monitoring juga difungsikan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang dihadapi dalam PHSK.

E. Penutup
Pengelolaan hutan skala kecil memberikan alternatif baru dalam pengelolaan hutan produksi yang memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Di Indonesia PHSK dapat diterapkan diantaranya dalam bentuk hutan rakyat, agroforestary dan manajemen kolaborasi antara inti - plasma. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan aturan main yang jelas, terutama mengenai status kepemilikan dan pembagian hasil pada lahan-lahan yang dimiliki negara. Satu hal yang harus tetap dipegang adalah bahwa PHSK berbasis masyarakat ini harus digali dari kearifan tradisional yang terdapat dalam masyarakat tersebut dan tidak dapat dipaksakan sebagai suatu bentuk yang baku.***

BUDIDAYA GAHARU : Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

2008-07-30T18:23:00.001+07:00

Oleh : Aswandi*

Sudah gaharu, cendana pula! Sudah tahu, bertanya pula! Peribahasa tersebut sangat sering kita dengar sehari-hari. Akan tetapi tidak banyak dari kita yang tahu apakah gaharu tersebut dan darimana ia dihasilkan. Gaharu sebenarnya merupakan substansi aromatik (aromatic resin) yang berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam kayu tertentu. Timbulnya gaharu ini bersifat spesifik, dimana tidak semua pohon dapat menghasilkan substansi aromatik ini.
Jenis-jenis pohon yang biasanya menghasilkan gaharu adalah pohon-pohon yang termasuk famili Thymelaeaceae yakni Gonystyloidae (antara lain Gonystylus spp.), Aquilarioideae (Aquilaria spp.), Thymelaeoidae (Enklea spp, serta Wikstroemia spp.), dan Gilgiodaphnoidae. Bahkan ada ahli yang berpendapat bahwa jenis Dalbergia parvifolia (famili Leguminoceae) dan Excoccaria agolocha (Euphorbiaceae) juga dapat menghasilkan gaharu. Akan tetapi jenis yang diketahui memiliki potensi penghasil gaharu tertinggi adalah Aquilaria malaccensis atau dikenal dengan nama daerah Karas, Alim, Garu, Kompe dan lain-lain.
Penyebaran alami marga Aquilaria sangat luas mulai dari India, Pakistan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Malaysia, Philipina dan Indonesia. Enam diantaranya ditemukan di Indonesia (A. malaccensis, A. microcarpa, A. hirta, A. beccariana, A. cumingiana dan A. filarial) yang terdapat hampir di seluruh Nusantara, kecuali Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Akan tetapi seiring dengan maraknya illegal logging dan perburuan gaharu, pohon penghasil gaharu saat ini sangat jarang ditemui di hutan bahkan telah termasuk jenis yang hampir punah oleh CITES.

HHBK Andalan
Gaharu dikenal karena memiliki aroma yang khas sehingga digunakan untuk berbagai keperluan seperti parfum, pewangi ruangan, hio, obat, dan sebagainya. Popularitas dan tingginya harga gaharu sudah dikenal lama. Saat ini, harga gaharu kualitas super dapat mencapai Rp 5 juta per kilogram, bahkan dapat mencapai US $ 10.000 per kg di tingkat pengguna akhir. Di tingkat pengumpul di Kalimantan harga gaharu dapat mencapai Rp. 600.000,- per kg.
Kontribusi gaharu terhadap perolehan devisa juga menunjukkan grafik yang terus meningkat. Menurut BPS, nilai ekspor gaharu dari Indonesia tahun 1990-1998 adalah sebesar US $ 2 juta, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi US $ 2,2 juta. Namun sejak 2000 sampai akhir 2002, ekspor menurun menjadi 30 ton dengan nilai US $ 600.000. Penurunan ini disebabkan oleh semakin sulitnya gaharu ditemukan.
Mempertimbangkan harganya yang sangat istimewa bila dibandingkan hasil hutan lainnya, gaharu dapat dikembangkan sebagai salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK) andalan alternatif untuk penyumbang devisa sektor kehutanan selain dari hasil hutan kayu.

Budidaya Gaharu : Peningkatan Kelestarian Hutan
Nilai jual gaharu yang tinggi ini seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk membudidayakannya. Selama ini gaharu yang dipanen umumnya berasal dari pohon gaharu yang tumbuh alami di hutan. Jika dahulu masih terdapat kearifan tradisional dimana untuk menjamin kelestarian pohon induknya, hanya bagian yang mengandung gaharunya saja yang ditoreh tanpa menebang pohonnya, saat ini pemanenan dilakukan dengan langsung menebang pohonnya. Akibatnya semakin sedikit pohon-pohon induk gaharu yang terdapat di alam.
Walaupun tidak seorangpun yang meragukan prospek ekonominya, sejauh ini upaya peremajaan dan budidaya gaharu belum begitu dikenal. Bukan tidak ada penelitian yang menunjukkan besarnya peluang pengembanganya, akan tetapi akibat lemahnya publikasi dan tindak lanjut terhadap hasil penelitian tersebut menyebabkan usaha pengembangan gaharu sangat jauh tertinggal dibandingkan jenis pohon lainnya, misalnya, jati emas atau jati super yang didengung-dengungkan akan memberikan nilai ekonomi yang cukup besar sehingga penanaman jenis ini mewabah di mana-mana, walaupun kemudian penanaman jenis ini tidak direkomendasikan.
Penelitian Litbang Kehutanan dan lembaga riset lainnya menunjukkan bahwa gaharu yang timbul disebabkan oleh terjadinya infeksi yang dialami pohon gaharu tersebut. Para peneliti menduga terdapat tiga hal penyebab proses infeksi, yaitu (1) infeksi jamur seperti Fusarium oxyporus, F. bulbigenium dan F. laseritium., (2) perlukaan dan (3) proses non-phatology. Terjadinya luka pada pohon dapat mendorong munculnya proses penyembuhan yang akan menghasilkan gaharu.
Penanaman dapat dilakukan pada lahan terbuka dengan sistem monokultur, tetapi lebih disarankan dibawah tegakan seperti Sengon, Petai, Gamal, dan Mahoni baik dengan sistem tumpang sari maupun campuran. Pohon gaharu umumnya dapat ditanam pada lokasi dengan ketinggian 5 – 700 mdpl dengan curah hujan 6 bulan dan sepanjang tahun lebih disukai.
Tanaman gaharu dapat dipanen setelah berumur 9-10 tahun. Setelah pohon berdiameter 10 cm (kira-kira pada umur 5 tahun), proses inokulasi dapat dilakukan dengan cara (1) melukai bagian batang pohon, (2) menyuntikkan mikroorganisme jamur Fusarium, (3) menyuntikkan oli dan gula merah, atau dengan (4) memasukan potongan gaharu ke dalam batang tanaman. Produksi gubal gaharu mulai terbentuk setelah satu bulan penyuntikan dengan tanda-tanda pohon tampak merana, dedaunan menguning dan rontok, kulit batang rapuh, jaringan kayu berwarna coklat tua dan mengeras, dan jika dibakar akan mengeluarkan aroma khas mirip kemenyan. Gaharu dapat dipanen 3 – 4 tahun kemudian.
Jumlah produksi gubal gaharu dapat beragam tergantung kualitas pohon dan tempat tumbuhnya dengan rata-rata 2 kg per pohon. Dengan jarak tanam 3 x 3 m atau 1100 pohon per ha, maka akan dihasilkan sekitar 2 ton gaharu/ha. Jika kita asumsikan bahwa gaharu yang dihasilkan hanya kualitas rendah dengan harga Rp 250 - 300 ribu per kilo maka akan diperoleh pendapatan Rp 550 - 660 juta per ha. Bagaimana jika dihasilkan tersebut gaharu kualitas super dengan harga Rp 600 ribu pada pedagang pengumpul ? Suatu jumlah yang sangat fantastis untuk usaha lebih kurang 10 tahun.
Terdapat berbagai pilihan untuk menggalakkan budidaya gaharu, antara lain melalui (1) program hutan rakyat gaharu, dan (2) program hutan kemasyarakatan. Dalam program hutan rakyat, masyarakat diharapkan secara swadaya melakukan penanaman gaharu pada lahannya sendiri terutama pada lahan kosong (tidak produktif). Agar masyarakat mau menanam gaharu, selain informasi tentang peluang dan teknik pengembangan gaharu, masyarakat juga harus diberikan insentif, seperti pengadaan bibit dan inokulasi mikroorganisme penyebab gaharu. Pengadaan bibit dan inokulasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang kemudian disalurkan kepada petani secara cuma-cuma atau dengan kredit. Dalam prakteknya pengembangan hutan rakyat gaharu ini dapat dikombinasikan dengan tanaman semusim atau tahunan.
Sedangkan penggalakan program hutan kemasyarakatan didasarkan pada paradigma pembangunan kehutanan community based development yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem hutan kemasyarakatan, masyarakat diperbolehkan menanam gaharu bersama-sama dengan tanaman pertanian dan kehutanan lainnya pada lahan hutan, salah satunya dengan sistem agroforestry.
Berbagai praktek agroforestry menunjukkan bahwa sistem ini memberikan dampak ganda berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan kelestarian sumberdaya hutan dan lahan disisi lain. Selain memperoleh kesejahteraan dari tanaman gaharu dan tanaman kehutanan, masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan diantara tanaman tersebut untuk tanaman semusim. Teknik ini memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas tanah berupa meningkatnya ketersediaan unsur hara dan bahan organik serta menurunnya kemasaman tanah. Teknik ini juga dapat menekan laju erosi tanah sehingga juga cocok untuk menanggulangi lahan kritis.
Adanya peningkatan kesejahteraan dari budidaya gaharu ini akan mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumber hutan dalam bentuk illegal logging dan perambahan lahan bahkan masyarakat secara sadar akan mempertahankan setiap jengkal hutan dari kerusakan, apapun penyebabnya. Tentu saja agar program penanaman gaharu ini berhasil perlu didukung dengan kelembagaan dan peraturan yang jelas, serta dukungan semua pihak. Jadi mengapa kita tidak tanam gaharu? ***

*Peneliti pada Litbang Kehutanan Sumatera

Strategi Pengelolaan Hutan di NAD Setelah Moratorium Penebangan

2008-07-25T15:02:00.000+07:00

Oleh : Cut Rizlani Kholibrina dan Aswandi

Untuk menyelamatkan hutan yang tersisa, Gubernur NAD mengeluarkan kebijakan moratorium logging (jeda tebang) tidak lama setelah diangkat sebagai pemimpin rakyat Aceh. Kebijakan ini patut diacungi jempol karena memihak lingkungan dengan mengurangi penebangan liar sehingga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak. Apresiasi yang tinggi terhadap konsistensi kebijakan ini kembali disampaikan para wakil rakyat di DPRD NAD pada tanggal 26 Mei dalam Sidang Paripurna Pembahasan RAPBA 2008 yang juga dihadiri oleh Gubernur.
Akan tetapi apresiasi yang disampaikan juga diikuti dengan pertanyaan : Apa yang harus dilakukan untuk menutupi kebutuhan kayu sedangkan hasil kayu dari hutan produksi NAD nihil dan pemenuhan dari hutan rakyat belum dapat diandalkan?. Jika pun terdapat kayu rakyat, perangkat peraturan yang ada belum menjadi insentif bagi masyarakat menanam pohon. Pertanyaan ini sangat realistis mengingat NAD membutuhkan kayu yang sangat tinggi bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami hingga 200.000 m3/tahun (Kompas, 7 April 2006). Apabila kebijakan jeda tebang ini tidak diikuti oleh perangkat kebijakan yang mendukung maka akan sangat sulit kebijakan pro lingkungan ini dapat bertahan dalam jangka panjang.

Insentif Pengembangan Hutan Rakyat
Disadari bahwa untuk menghentikan penebangan liar dibutuhkan pendekatan yang komprehensif mulai dari penegakan hukum, penataan pasar dan pemenuhan kebutuhan kayu dari alternatif usaha kehutanan yang lestari. Jika selama ini kita mengandalkan Hak Pengusahaan Hutan (Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu) untuk memenuhi kebutuhan kayu yang terbukti tidak lestari dan tidak memiihak masyarakat, tidak ada salahnya kita mulai menggali skim pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tidak seperti HPH yang padat modal dan skala luas, skim ini dapat memiliki luasan yang kecil, padat karya dengan partisipasi masyarakat yang tentu berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu skim pengelolalaan hutan bersama masyararakat adalah hutan rakyat. Hutan rakyat dapat dikembangkan pada lahan milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan dengan tujuan untuk menghasilkan kayu rakyat dan rehabilitasi lahan. Luas hutan rakyat minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman minimal 500 tanaman per-hektar.
Sesungguhnya hutan rakyat telah lama berkembang di masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai investasi dan penghasilan tambahan yang dapat diandalkan. Hal inilah yang mendorong pemerintah memberikan berbagai insentif seperti Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) sejak tahun 1997 dan mengeluarkan berbagai peraturan penertiban kayu rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dikeluarkan malah menjadi disinsetif. Kewajiban kayu hutan rakyat memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menambah beban biaya. Padahal, dalam PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa kayu yang berasal dari hutan hak diberi Surat Keterangan Asal Usul yang diterbitkan oleh kepala desa atau pejabat setara dan berlaku sebagai SKSHH.
Untuk memperkuat PP tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut/II/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Tetapi perbedaan penafsiran dari berbagai stakeholder mengakibatkan insentif ini tidak berjalan dengan baik. Adanya over-acting oknum keamanan dalam penertiban kayu juga sedikit banyak meruntuhkan semangat petani hutan rakyat. Belum lagi beberapa kewajiban lainnya seperti retribusi daerah, jasa keamanan dan lainnya yang mengakibatkan biaya tinggi sehingga masyarakat tidak tertarik menanam karena kesulitan memanennya.
Tidak ada jalan lain yang harus ditempuh pemerintah daerah NAD selain memberikan insentif kebijakan yang tepat dan betul-betul berpihak. Peluang otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk menyusun perangkat hukum dan birokrasi yang lebih ringkas harus dimanfaatkan. UUPA dan Qanun Kehutanan NAD harus diberdayakan dan diperkuat dengan penyusunan perangkat hukum dibawahnya. Banyaknya hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan kehutanan (UU, PP dan SK Menteri) tidak boleh dijadikan penghambat. Harus mulai diinisiasikan pembelajaran masyarakat dapat penyusunan Peraturan Desa terutama yang berkaitan dengan penguatan bukti-bukti atau asal usul kayu rakyat. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berada di luar kawasan hutan seperti rotan, getah damar, lebah madu dan lainnya yang belum memiliki payung hukum dapat difasilitasi dengan penerbitan qanun (perda) yang berkaitan dengan hal tersebut.
Insentif pengembangan hutan rakyat juga dapat diberikan melalui pembebasan biaya dan kemudahan birokrasi dalam pengurusan izin/ surat keterangan, kredit lunak, penghapusan berbagai pungutan/ retribusi, bantuan pembangunan dan pemeliharaan hutan rakyat dan sebagainya yang tentu saja akan lebih mudah pelaksanaannya dalam kerangka otonomi daerah. Koordinasi antar sektor (Kehutanan, Perhubungan, Koperasi, Perdagangan, dan Kepolisian) harus dilakukan sehingga keragaman interpretasi terhadap suatu kebijakan dapat dihindari.

Jasa Lingkungan : Carbon Trade
Perhatian dunia terhadap pemanasan global mengemuka dalam dua dasa warsa terakhir dan puncaknya pada Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Dalam protocol tersebut disepakati bahwa pemanasan global merupakan masalah semua bangsa sehingga penanganannya harus melibatkan semua negara. Dalam protocol tersebut ditawarkan beberapa solusi seperti mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism) dan pencegahan deforestasi (Avoided Deforestation/AD) yang mengacu pada pencegahan hilangnya hutan untuk menurunkan emisi gas yang akan mengakibatkan pemanasan global. Ide dasar mekanisme ini adalah negara-negara maju di Utara membayar negara-negara berkembang di selatan untuk mengurangi penggundulan hutan dengan memberi bantuan keuangan untuk kepentingan tersebut.
Dalam perkembangannya mekanisme AD tidak hanya saja mengusung pencegahan deforestasi, tetapi juga penurunan emisi dari pencegahan degradasi hutan. Skim ini kemudian dikenal sebagai Reduced Emission from Degradation and Deforestations (REDD). REDD menawarkan kewajiban membayar melalui sistem perdagangan karbon bagi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang guna mengurangi penggundulan hutannya. Skim REDD ini menjanjikan kempensasi dana hingga US$3,75 miliar (Rp33,75 triliun) pertahun dari negara-negara maju untuk menyelesaikan masalah kerusakan hutan.
Mekanisme yang ditawarkan oleh REDD dapat menjadi sumber pendapatan pemerintah (pusat/ daerah) dengan adanya dana kompensasi tersebut, terutama dalam kerangka otonomi khusus – dalam pengelolaan hutan. Dana kompensasi juga dapat diberikan kepada pengelola kawasan lindung, inisiatif pemberantasan illegal logging, skema pembayaran jasa lingkungan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan kondisi kawasan lindung yang mendominasi fungsi lahan di NAD, telah adanya inisiatif pemberantasan illegal logging melalui moratorium penebangan, skim REDD ini dapat dijadikan peluang untuk memperoleh dana kompensasi yang dapat dijadikan sumber pembiayaan pengelolaan dan perlindungan hutan di NAD.
Apakah sudah ada pemerintah daerah yang memulai? Pemerintah Daerah Papua menyatakan kesiapannya menjadi daerah percontohan kegiatan REDD mulai pertengahan 2008 (Kompas, 6/12/2007). Akan tetapi satu hal yang harus disiapkan oleh stakeholder kehutanan NAD, bahwa apapun strategi yang akan ditempuh masalah penatagunaan dan pengukuhan hutan merupakan hal pertama yang harus diselesaikan.

Memanen Hutan Tanpa Menebang Kayu

2008-07-23T16:01:00.000+07:00

Pada bulan Desember 2007 Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Perubahan Iklim Ke-13 di Bali. Selain akan membahas isu-isu penting seperti pemanasan global juga akan dibahas rencana aksi dan penguatan tekad semua pihak untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup global yang lebih baik. Tetapi, seberapa pentingkah pertemuan ini bagi Indonesia?
Sebagai negara tropis dengan kawasan hutan yang sangat luas (baik yang masih berhutan ataupun telah gundul), Indonesia memiliki peran penting bagi pengaturan iklim dunia. Mengapa? Hal ini dikarenakan hutan sangat berperan dalam siklus karbon, unsur/senyawa yang bersama-sama dengan gas rumah kaca lainnya, memberi andil terjadinya pemanasan global. Peningkatan suhu bumi sebesar 1,4 - 5,8°C dalam beberapa dasawarsa terakhir memiliki hubungan erat dengan peningkatan emisi karbon di atmosfer akibat limbah industri dan rusaknya ekosistem hutan.
Dampak dari peningkatan suhu bumi saat ini bukan tidak terasa. Perubahan iklim telah mengakibatkan musim kering berlangsung lebih lama dan kering, musim hujan berlangsung lebih singkat dengan pola tidak menentu yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Fluktuasi suhu juga memicu wabah berbagai jenis penyakit seperti flu dan malaria, dan berbagai penyakit baru yang muncul dan menyebar dengan cepat. Di Kutub Utara, lapisan es mencair sehingga meningkatkan permukaan air laut 15 - 95 cm di Greenland.
Bagian terbesar pertukaran karbon (CO2 dan CO) antara atmosfer dan daratan terjadi di hutan karena vegetasi hutan menyerap karbon melalui fotosintesis untuk membangun biomassa kayu yang setengahnya merupakan senyawa karbon. Dengan demikian status pengelolaan hutan akan menentukan apakah daratan bertindak sebagai sumber emisi (source) atau rosot (sink) karbon.
Walaupun di satu sisi hutan dapat menyerap karbon atmosfer dalam jumlah yang besar, tetapi aktivitas manusia terhadap hutan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca terutama CO2 ke atmosfer. Konversi hutan menjadi areal pekebunan dan peruntukan lainnya, penebangan hutan (legal dan ilegal), serta kesalahan pengelolaan hutan lainnya diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 30 % total emisi karbon ke atmosfer setiap tahunnya.
Peran hutan sebagai rosot (pengurangan) karbon di atmosfer mendapat perhatian serius dunia setelah penandatanganan Protokol Kyoto pada United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1997. Beberapa provisi protokol tersebut dapat mempengaruhi praktek pengelolaan hutan di negara berkembang, seperti Artikel 3.3 yang memberikan peluang pemanfaatan jasa lingkungan rosot karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan lestari di negara lain untuk memenuhi target penurunan emisi karbon negara-negara industri. Artikel lain juga menetapkan mekanisme perdanaan melalui kredit karbon bagi proyek-proyek kehutanan yang meningkatkan penyimpanan karbon. Karena negara-negara industri umumnya memiliki lahan terbatas untuk pembangunan hutan baru dan penurunan emisi secara mekanis sangat terkait dengan teknologi baru yang mahal, maka kewajiban untuk memenuhi target penurunan emisi tersebut dapat dilakukan dengan membangun hutan di negara lain.
Mekanisme ini (Clean Development Mechanism--CDM) memungkinkan negara-negara berkembang memperoleh dana bagi kegiatan pengelolaan hutannya. Hal ini akan memberikan implikasi positif bagi pengelolaan hutan lestari dimana pengelola hutan yang dapat mendokumenkan peningkatan penyimpanan karbon dari kegiatan pengelolaannya seperti penanaman, rehabilitasi dan perlindungan dan konservasi dapat memperoleh kesempatan penjualan kredit karbon.
Penanaman dan Konservasi
Praktek pengelolaan hutan dapat digunakan untuk mengurangi akumulasi gas rumah kaca melalui dua pendekatan, yaitu (1) aktivitas yang dapat meningkatkan jumlah dan laju akumulasi karbon pada produk kehutanan (pohon dan produk kayu) dan (2) aktivitas yang dapat mengurangi laju pelepasan karbon yang telah difiksasi (hasil fotosintesis) vegetasi hutan ke atmosfer. Aktivitas pendekatan pertama adalah berupa penanaman pohon, sedangkan pendekatan kedua dapat berupa kegiatan konservasi hutan dan pengelolaan hutan dengan dampak minimal.
Salah contoh proyek fiksasi karbon yang dapat dijadikan contoh perdagangan kredit karbon adalah kegiatan penanaman pengkayaan dan rehabilitasi hutan bekas tebang pilih seluas 25.000 ha di Sabah, Malaysia. Proyek tersebut yang didanai oleh perusahaan listrik Belanda sebesar US$ 15 juta (US$ 3,52/ton karbon) selama 25 tahun untuk offset (penyeimbang) emisi kegiatan industri perusahaan tersebut. Penanaman pohon ini mampu menyimpan 4,3 juta ton karbon, dan menghasilkan hasil kayu senilai US$ 800 juta yang dikembalikan untuk program pembangunan masyarakat desa hutan.
Konservasi hutan memainkan peran ganda dalam hubungannya sebagai rosot karbon. Pertama, skim ini melindungi dan mencegah emisi karbon yang diakibatkan oleh dekomposisi biomassa hutan dan kedua, dengan menjaga penutupan hutan maka akan berkurang pengaruh pemanasan global.
Salah contoh kegiatan konservasi hutan yang dimanfaatkan sebagai offset karbon adalah proyek konservasi hutan di Belize seluas 87.000 ha pada hutan lindung tropis dan lahan terdegradasi. Proyek ini didanai konsorsium perusahaan listrik Amerika Serikat sebesar US$ 2,6 juta (US$ 1,90/ton karbon). Selain menyimpan 1,3 juta ton karbon berupa vegetasi hutan, kegiatan ini memberikan efek positif terhadap keanekaragaman hayati, stabilitas tanah, kualitas air dan udara, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pengembangan industri hasil hutan non kayu.
Kegiatan lain yang dapat dimanfaatkan sebagai offset karbon adalah kegiatan pengelolaan hutan yang dapat menghindari atau mengurangi emisi karbon akibat kegiatan penebangan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Salah satu contohnya adalah proyek penebangan hutan yang meminimalkan dampak kerusakan di Malaysia yang bertujuan untuk menurunkan dampak kerusakan tebang pilih seluas 10.400 ha. Proyek ini didanai oleh Innoprise Corporation dan New England Power, perusahaan listrik Amerika sebesar US$ 3 juta selama 8 tahun (atau US$ 7,6/ton karbon). Proyek ini mencegah emisi 58.000 ton karbon dan kerusakan 10.400 ha area hutan tropis.
Alternatif Pengelolaan Hutan
Disadari bersama bahwa pilihan skim pengelolaan hutan sangat menentukan lestari tidaknya hutan yang dikelola. Orientasi pengelolaan hutan yang hanya terfokus pada hasil kayu telah mengakibatkan kerugian yang luas biasa baik secara ekonomi maupun ekologi. Orientasi ekonomi jangka pendek ini pulalah yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan. Kerusakan hutan tersebut mengakitkan bencana lonsor dan banjir yang menelan korban jiwa dan material yang tidak sedikit.
Dengan kondisi kawasan lindung yang mendominasi fungsi lahan di NAD, pengelolaan hutan harus diarahkan pada kegiatan perlindungan dan konservasi hutan serta rehabilitasi lahan kritis. Mekanisme CDM melalui penjualan jasa karbon dari kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pengelolaan hutan dan pembangunan daerah. Selain menyerap karbon, kegiatan ini juga memberikan efek positif terhadap keanekaragaman hayati, stabilitas tanah, kualitas air dan udara, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pelibatan aktif masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan seperti ekowisata. Skim ini juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengelolaan hutan lestari di NAD karena sangat sejalan dengan keinginan politis pemerintah daerah untuk menghentikan penebangan hutan (legal maupun ilegal), konversi hutan dan meningkatkan kinerja pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser.
Jadi daripada kita menebang dan menjarah hutan hanya untuk beberapa puluh dolar yang hanya dinikmati segelintir oknum dan kita menderita akibat bencana banjir, longsor dan kekeringan yang diakibatkannya serta kehilangan penghasilan sebesar 7 Milyar dolar dalam 15 tahun mendatang, mengapa kita tidak mulai melirik peluang ini sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan lestari?.

Oleh : Cut Rizlani Kholibrina
Telah dipublikasikan pada Harian Serambi Indonesia

Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Agroforestry

2008-07-17T14:06:00.000+07:00

Kondisi sumberdaya hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah mengalami kerusakan yang serius. Akibat pengelolaan yang tidak tepat, lahan kritis meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 1977 luas lahan kritis di pulau-pulau besar di Indonesia (kecuali Jawa) hanya seluas 15 juta ha, tahun 1987 meningkat menjadi 19 juta ha dan data terakhir mengindikasikan kawasan hutan dan lahan yang rusak lebih dari 43 juta ha, dengan laju deforestasi lebih dari 1,6 juta ha/tahun. Khusus untuk Sumatera Utara, luas lahan kritis hingga akhir Pelita VI (1999/2000) adalah seluas 469.143 ha yang terdiri atas 227.146 ha lahan kritis yang berada dalam kawasan hutan dan 241.997 ha berada di luar kawasan hutan. Kerusakan hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan banjir, tanah longsor dan kekeringan yang telah menimbulkan bencana nasional.

Berbagai cara untuk menangani lahan kritis ini telah dilakukan oleh pemerintah bahkan sejak lama, yakni tahun 1976 antara lain melalui program reboisasi dan penghijauan. Akan tetapi keberhasilan fisik dari kegiatan reboisasi dan penghijauan tersebut relatif rendah yakni sekitar 68% dan 21 %. Dalam lingkup Sumatera Utara, realisasi kegiatan rehabilitasi lahan ini juga relatif rendah dimana dari 3.766 ha lahan kritis dalam kawasan hutan hanya 1.279 ha yang terealisasi, serta 16.033 ha yang terealisasi dari 22.711 ha yang direncanakan pada lahan kritis di luar kawasan hutan (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2002). Hal ini disebabkan karena kurang tepatnya teknologi yang diterapkan, kondisi lahan belum dipelajari dengan cermat, serta kesenjangan antara kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap masalah ini dengan tindakan nyata yang komprehensif untuk mengatasinya dimana terdapat kecenderungan kegiatan ini hanya terbatas pada aspek teknis dan dikerjakan dalam kerangka keproyekan saja.

Upaya pemerintah untuk mengatasi degradasi lingkungan melalui gerakan nasional rehabilitasi lahan (GNRHL) juga mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan. Gerakan itu dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran, apalagi pemerintah hingga kini belum menemukan satu pedoman pelaksanaan yang efektif. Sangat disayangkan jika gerakan nasional yang membutuhkan dana trilyunan rupiah itu tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang matang.

Permasalahan Lahan Kritis

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tentang standar dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan, hingga saat ini masih banyak lahan-lahan kritis yang belum mendapat perhatian untuk direhabilitasi menjadi produktif kembali.

Ciri-ciri utama lahan kritis adalah lahan yang gundul, berkesan gersang, dan bahkan muncul batu-batuan di permukaan tanah, topografi lahan pada umumnya berbukit atau berlereng curam. Selain itu lahan kritis juga memiliki tingkat produktivitasnya rendah dan vegetasi alang-alang yang mendominasinya dengan sifat-sifat lahan yang memiliki pH tanah relatif rendah.

Meluasnya lahan kritis tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal, antara lain (i) tekanan penduduk yang tinggi akan lahan, (ii) perladangan berpindah, (iii) padang penggembalaan yang berlebihan, (iv) pengelolaan hutan yang tidak baik, dan (v) pembakaran yang tidak terkendali. Fujisaka dan Carrity (1989) mengemukakan bahwa masalah utama yang dihadapi di lahan kritis antara lain adalah lahan mudah tererosi, tanah bereaksi masam dan miskin unsur hara.

Agroforestry dan Usaha Tani Konservasi

Masalah mendasar yang dihadapi pada lahan kritis adalah bagaimana mengubah lahan tersebut menjadi produktif kembali dan bagaimana menghambat agar lahan kritis tidak semakin meluas. Penanganan masalah lahan kritis secara parsial yang telah ditempuh selama ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah yang kompleks ini. Oleh karena itu strategi penanganan lahan kritis perlu diubah melalui pendekatan holistik dengan fokus sumberdaya berbasiskan masyarakat. Dalam hal ini, upaya peningkatan produktivitas lahan kritis hanya akan dapat berhasil apabila masyarakat dilibatkan sebagai aktor utama serta mereka memperoleh peningkatan kesejahteraan dari kegiatan rehabilitasi lahan tersebut. Diantara kegiatan rehabilitasi berdasarkan pendekatan ini adalah agroforestry dan sistem usaha tani konservasi.

Walaupun sistem agroforestry (wanatani) banyak ragamnya, satu hal yang sama adalah bahawa penanaman pohon dilakukan bersamaan dengan berbagai jenis tanaman pertanian. Agar keberhasilan sistem ini tinggi, kombinasi jenis serta pola tanaman harus lestari secara ekologi dan ekonomi sehingga pemasaran hasil tanaman pertanian harus dianalisa secara cermat dan teliti. Pasar kayu (pulp) lokal dan industri juga dikaji secara seksama karena faktor ini menetukan kelayakan penanaman pohonnya. Yang terpenting adalah bahwa sistem agroforestry merupakan sistem yang permanen dan lestari sehingga hak atas lahan untuk jangka panjang harus jelas karena sistem ini mempunyai rotasi yang lama.

Hampir serupa dengan agroforestry usaha tani konservasi diatur melalui pengaturan pola tanam, penambahan bahan organik dengan daur ulang sisa panen dan gulma, serta penerapan budidaya lorong. Penerapan teknik ini akan memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas tanah berupa meningkatnya ketersediaan unsur hara dan bahan organik tanah serta menurunnya kemasaman tanah. Teknik ini juga dapat menekan laju erosi tanah, serta mengurangi biaya pembuatan teras dan galengan.

Salah satu contoh usaha tani konservasi dengan budidaya lorong adalah penanaman rumput raja atau rumput gajah sebagai tanaman pagar dan rotasi jagung-kedelai atau jagung-jagung sebagai tanaman lorong bersama-sama dengan tanaman kehutanan. Rumput raja selain sebagai pupuk hijau juga dapat menekan laju erosi. Sistem ini juga merupakan tindakan konservasi vegetatif yang baik karena dapat menutupi permukaan tanah sepanjang tahun. Menjadi lebih baik lagi jika sisa tanaman juga dikembalikan sebagai tambahan bahan organik tanah. Bahan organik yang tinggi tidak hanya akan menambah nutrisi tanah, tetapi juga dapat berperan sebagai pengikat air dan meningkatkan daya infiltrasi tanah, mengurangi erosi dan aliran permukaan pada saat hujan turun.

Untuk mengatasi invasi alang-alang, setelah dibajak, areal harus dinaungi dengan jenis tanaman cepat tumbuh yang cepat membentuk tajuk tertutup. Setelah beberapa tahun, tegakan dapat dijarangi dan jenis-jenis yang toleran terhadap naungan seperti kopi atau bahkan lada dapat ditanam. Pohon-pohon naungan tersebut dapat dimanfaatkan kayunya kayu bakar atau untuk pulp.

Pemilihan jenis tanaman juga sangat menentukan keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Dalam hal ini perlu dicari tanaman yang mampu beradaptasi terhadap keadaan lingkungan yang memiliki kesuburan yang rendah dan ketersediaan air terbatas. Tanaman tesebut juga harus bisa tumbuh cepat sehingga bisa menutup tanah dalam waktu yang tidak lama, memiliki resistensi yang tinggi terhadap kebakaran serta mampu berproduksi secara optimal sehingga dapat diharapkan sebagai sumber pendapatan di masa mendatang. Berdasarkan percobaan Litbang Kehutanan di Tapanuli Selatan, salah satu contoh jenis pohon yang mampu bertahan pada kondisi ini adalah Acacia crassicarpa.

Karena penanganan tanah kritis tersebut berhubungan erat dengan masalah kemiskinan penduduknya, tingginya kepadatan populasi, kecilnya luas lahan, kesempatan kerja terbatas dan lingkungan yang terdegradasi, maka kajian kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat (building capacity) sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan rehabilitasi ini***

Aswandi

Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli